Sengketa Agraria di Dua Kabupaten Belum Ada Titik Temu, Simak Saran Asisten II

Reporter: Hery Kurniawan |

Editor: Dedi Julizar |

Senin , 28 Oct 2024 - 20:12

Sejumlah warga Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko mengalami sengketa agraria lawan empat perusahaan perkebunan. --

sengketa agraria di dua kabupaten belum ada titik temu, simak saran asisten ii                            bengkulu - saat ini, sejumlah warga di kabupaten mukomuko dan kabupaten bengkulu utara sedangkan terlibat sengketa agraria dengan perusahaan perkebunan. lawan masyarakat kabupaten mukomuko pt daria dharma pratama di mukomuko. sedang tiga perusahaan di  bengkulu utara yakni, pt bina bumi sejahtera (bbs), pt bimas raya sawitindo (brs) dan pt purna daya upaya (pdu). 
asisten ii setda provinsi bengkulu ra denni mengatakan, sebagai upaya penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan masyarakat di kedua kabupaten. pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu telah berupaya memfasilitasi perundingan antara kedua pihak yang bersengketa. 
"melalui rapat yang sudah dilakukan beberapa kali. namun sengketa agraria yang terjadi ini masih belum menemukan titik terang. kedua belah pihak tetap teguh pada pendirian masing-masing," kata ra denni, senin 28 oktober 2024.
asisten ii mengatakan, pemprov bengkulu telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. hanya berperan sebagai fasilitator dalam konflik atau sengketa agraria yang melibatkan dua kabupaten di bumi rafflesia itu. 
“berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 2014. kalau konflik terjadi di dalam satu kabupaten, maka kewenangannya ada di pemerintah kabupaten. provinsi hanya memfasilitasi penyelesaian,” ujar denni.
baca juga:pk sengketa pilkades di kaur, ma batalkan keputusan ptun bengkulu dan pttun medan 
baca juga:hadapi sengketa pilpres di mk, ini persiapan yusril 
ia juga menegaskan, bahwa rapat yang diadakan tersebut merupakan bentuk akomodasi atas permintaan masyarakat yang merasa dirugikan oleh aktivitas perusahaan perkebunan.
“kami mengakomodir permintaan masyarakat dan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak badan pertanahan nasional (bpn) serta perwakilan perusahaan,” tambah denni.
namun, hingga saat ini, baik masyarakat maupun pihak perusahaan belum mencapai kesepakatan. 
masyarakat, khususnya petani yang terdampak menuntut agar perusahaan perkebunan tersebut dibubarkan. dalihnya, masyarakat memiliki bukti kuat terkait kepemilikan lahan yang diklaim oleh perusahaan. 
di sisi lain, pihak perusahaan mengklaim bahwa aktivitas mereka sah dan telah mendapatkan izin resmi dari instansi terkait, termasuk bpn.
“perusahaan memegang aturan perizinan yang sah, sementara masyarakat memiliki bukti yang menurut mereka valid. jika situasi ini terus didiskusikan dalam rapat tanpa ada kejelasan hukum, tidak akan ada solusi yang bisa dicapai,” lanjut denni.
menghadapi hal ini, pemeprov bengkulu menyarankan, agar kedua belah pihak (masyarakat maupun perusahaan) menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian
"yang bisa memutuskan siapa yang benar, apakah masyarakat dengan tuntutannya. atau perusahaan dengan perizinan yang dimiliki, adalah jalur hukum. pengadilan yang akan menilai mana yang sah dan mana yang tidak," kata denni.
ia berharap, bahwa dengan langkah hukum. persoalan ini dapat segera diselesaikan dengan adil dan memberikan kejelasan bagi kedua belah pihak. namun, denni juga menekankan bahwa solusi terbaik adalah jika masyarakat dapat ikut serta dalam mengelola hasil perkebunan tersebut. sehingga tercipta kondisi saling menguntungkan.
“kami juga masih mengharapkan kerjasama mereka yang di fasilitas oleh pemerintah kabupaten untuk mendapatkan hasil saling menguntungkan,” ujarnya.
seperti diketahui, sengketa agraria di wilayah bengkulu kerap kali muncul dalam berbagai bentuk. mulai dari masalah perpanjangan hak guna usaha (hgu). tumpang tindih kepemilikan lahan, hingga persoalan lahan plasma yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
seperti yang beberapa waktu lalu. sejumlah petani tanjung sakti di desa sibak kecamatan ipuh kabupaten mukomuko yang mengaku menjadi korban. ini sebagai dampak dari ketidakjelasan status hgu terlantar dengan pihak pt daria dharma pratama (ddp).
masyarakat yang berkonflik dengan pt ddp juga menilai kanwil bpn provinsi bengkulu tidak kooperatif. sebab berulang kali masyarakat meminta kejelasan status lahan hgu. yang selama 4 tahun ini bermasalah dan berkonflik dengan perusahaan. namun, sampai saat ini tidak ada penyelesaian apapun dari bpn.  
selain persoalan sengketa 72 orang petani dengan pt ddp di atas lahan kisaran luas 400 hektar (tidak ada izin hgu). juga terdapat 45 petani yang berkonflik dengan pt bina bumi sejahtera (bbs) di kabupaten mukomuko diatas areal sengketa 300 hektar, kelompok masyarakat di kecamatan air napal kabupaten bengkulu bengkulu utara yang berkonflik dengan pt bimas raya sawitindo (brs). kemudian juga kelompok masyarakat di kabupaten bengkulu utara yang berkonflik dengan pt purna daya upaya (dpu). *

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Selasa 29 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan