Menjelang Pilkada, KPU Wajib Lakukan Simulasi Pencoblosan, Ini Tujuannya

Reporter: Ujang Tamarozi |

Editor: Dedi Julizar |

Minggu , 27 Oct 2024 - 09:38

Simulasi pencoblosan yang dilaksankan KPU persiapan Pilkada 2024. -Sumber foto: koranradarkaur.id-

menjelang pilkada, kpu wajib lakukan  simulasi pencoblosan, ini tujuannya                             koranradarkaur.id - menjelang pelaksanan pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 november 2024.
seluruh kpu di indonesia baik provinsi, kota, kabupaten wajib lakukan simulasi pencoblosan.
tujuannya, agar dalam pelaksanaan pencoblosan seluruh petugas lebih paham akan semuanya. sehingga saat pelaksanan yang sebenarnya tidak ada kesalahan.
saat ini kpu terus melaksanakan persiapan, sehingga pilkada 2024 nantinya berjalan dengan lancar, aman dan kondusif serta mendapat pemimpin pilihan rakyat 
anggota kpu ri idham kholik mengatakan, sebelum pelaksanaan pemilihan seluruh kpu wajib melaksanakan simulasi pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
baca juga:benarkah peserta pilkada boleh bagi uang saat kampanye? begini penjelasan bawaslu bengkulu selatan
ini penting agar seluruh petugas di tps dalam pemungutan suara bisa lebih paham dan mengerti.
dalam penempatan posisi pengawas dan saksi di pilkada 2024 ada ada perubahan tempat duduk bagi pengawas dan saksi paslon pilkada 2024.
sebelum penghitungan dan saat menghitung tentunya untuk memastikan bahwa mereka yang menerima surat suara itu adalah pemilih yang berhak.
pemilih yang namanya ada dalam daftar pemilih tetap, pemilih yang namanya ada dalam daftar pemilih pindahan atau pemilih yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan.
baca juga:kapolres kaur kunjungi labuhan kecil, silaturahmi kamtibmas dan imbauan pilkada 2024
selain pemilih memenuhi administrasi yaitu, membawa identitas kependudukan. selain itu tujuan lainnya ditempatkannya saksi dan pengawas tps di belakang ketua dan anggota kpps.
untuk memastikan ketua kpps menandatangani bagian depan surat suara. 
apabila ada surat suara tidak ditandatangani kpps, maka surat suara dinyatakan tidak sah apabila sudah terlanjur dihitung.
ini berkaitan dengan hak kedaulatan sebagai warga dalam menentukan pilihan politik.
sehingga itulah alasan kenapa kpu mengubah tempat duduk saksi dan pengawas tps untuk memastikan tidak ada human error dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.
baca juga:jelang pilkada, tbs milik petani di kaur jadi sasaran maling
selain tentang pengawas dan saksi, juga tentang pemilih disabilitas dan lansia. pemilih ini harus diprioritaskan menggunakan hak pilihnya saat berada di tempat pemungutan suara (tps).
pemberian pelayanan terbaik kepada pemilih di tps, termasuk juga pemilih disabilitas dan pemilih lansia itu akan kami prioritaskan dalam pemberian hak suaranya.
seluruh kpu se-indonesia baik itu kpu provinsi, kota dan kabupaten untuk menyiapkan kursi khusus di dalam tps bagi pemilih disabilitas dan lansia.
dalam menyampaikan hak pilih pemilih disabilitas dan lansia harus didahulukan kesempatan untuk menggunakan hak pilih mereka di bilik suara.
baca juga:kpu kaur lipat sura pilkada, libatkan 40 orang, segini upahnya 
selain tempat duduk kpu ri memiliki kebijakan menyediakan template surat suara berhuruf braille agar pemilih disabilitas secara mandiri dapat menggunakan hak pilihnya di bilik suara.
apabila dibutuhkan bantuan atau asistensi dari anggota kpps maka anggota kpps akan melayani.
dalam pelaksanaan pencoblosan apabila  pemilih disabilitas menginginkan asistensi atau bantuan dari anggota keluarga, tentunya petugas akan persilakan dengan syarat agar anggota keluarga tersebut harus merahasiakan pilihan politik pemilih disabilitas.
kpu akan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pemilih, khususnya kepada pemilih disabilitas.
dengan begitu maka dalam kegiatan pencoblosan pilkada 2024 bisa berjalan baik dan lancar.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Selasa 29 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan