Siapakah yang Tidak Wajib Membayar Pajak? Temukan Jawabannya di Sini!

Reporter: Riska Ayu K |

Editor: Dedi Julizar |

Senin , 21 Oct 2024 - 10:13

Tidak wajib membayar pajak.-Sumber foto: koranradarkaur.id-

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakukan timbal balik

3. Organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:

Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, misalnya: Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), International Labour Organization (ILO), Food and Agriculture Organization (FAO), World Health Organization (WHO), International Civil Aviation Organization (ICAO), United Nations Children's Fund (UNICEF), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), World Food Programme (WFP), Asia-Pacific Economic Cooperation (APE C), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Tidak melakukan kegiatan lain atau menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

4. Pejabat-pejabat perwakillan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

5. Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

Dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN atau APBD)
Penerimaan tersebut dimasukkan dalam anggaran Penerimaan Pusat atau Daerah
Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. ***

siapakah yang tidak wajib membayar pajak? temukan jawabannya di sini!                            koranradarkaur.id – membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayarkan oleh warga negara.
namun, ternyata tidak semua warga negara wajib membayar pajak.
lantas, siapa sajakah yang tidak wajib membayar pajak? yuk temukan jawabannya di sini!
pajak merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
baca juga:besaran pajak kendaraan bermotor tiap tahunnya berbeda, alasannya apa ya? simak di sini yuk!
baca juga:apa saja permasalahan terkait pajak di indonesia? yuk simak penjelasannya di sini!
sebagai kontribusi masyarakat terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung berbagai program dan kebijakan publik.
pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai pajak menjadi sangat penting bagi setiap warga negara.
salah satu fungsi utama pajak adalah untuk mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial.
melalui sistem pajak progresif, di mana individu dengan penghasilan lebih tinggi membayar persentase pajak yang lebih besar, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa mereka yang lebih mampu turut berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
hal ini penting agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati layanan publik yang memadai dan setara.
namun, perlu diketahui bahwa tidak semua individu atau entitas diwajibkan untuk membayar pajak. terdapat kategori tertentu yang dikecualikan dari kewajiban ini.
dikutip dari detik.com, menurut buku pokok-pokok hukum pajak oleh kasman siburian, s.h., m.h., dan fernando z. tampubolon, s.h., m.h., berikut yang tidak termasuk sebagai subjek pajak atau yang tidak wajib membayar pajak:
1. badan perwakilan asing
baca juga:wow! ternyata segini pajak mobil yang dipakai gibran ke hambalang, nominalnya bikin terkejut!
baca juga:negara dengan pajak tertinggi di dunia, apakah indonesia termasuk?
2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara indonesia dan indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakukan timbal balik
3. organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat:

indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, misalnya: perserikatan bangsa-bangsa (pbb), united nations educational, scientific and cultural organization (unesco), international labour organization (ilo), food and agriculture organization (fao), world health organization (who), international civil aviation organization (icao), united nations children's fund (unicef), international bank for reconstruction and development (ibrd), international monetary fund (imf), asian development bank (adb), world food programme (wfp), asia-pacific economic cooperation (ape c), united nations high commissioner for refugees (unhcr)

tidak melakukan kegiatan lain atau menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota

organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan

4. pejabat-pejabat perwakillan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari indonesia
baca juga:pajak wajib dibayar oleh siapa saja? simak di sini untuk tahu penjelasannya!
baca juga:mengenal aplikasi signal serta fungsinya! inovasi untuk kemudahan membayar pajak kendaraan
5. unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dibiayai dengan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbn atau apbd)

penerimaan tersebut dimasukkan dalam anggaran penerimaan pusat atau daerah

pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. ***