2 Cagub Bengkulu 2024 Dilapor Lakukan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu: Akan Diverifikasi

Reporter: Hery Kurniawan |

Editor: Dedi Julizar |

Minggu , 20 Oct 2024 - 19:31

Kedua Cagub Bengkulu 2024 dilaporkan melakukan dugaan pelanggaran Pemilu pada Bawaslu Provinsi Bengkulu. -Sumber foto: koranradarkaur.id-

2 cagub bengkulu 2024 dilapor lakukan pelanggaran pemilu, bawaslu: akan diverifikasi                            bengkulu - semakin dekat dengan hari pemilihan, suhu politik jelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di provinsi bengkulu kian memanas.
terbaru, kedua cagub bengkulu dilaporkan pada badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu. kedua paslon didugaan melakukan pelanggaran pilgub bengkulu. yang mana keduanya disinyalir melakukan praktek politik uang atau money politics. 
penting diketahui atas dugaan pelanggaran pemilu dan pilgub bengkulu 2024 ini. calon gubernur petahana rohidin mersyah dilaporkan ke bawaslu bengkulu, atas dugaan politik uang.
laporan itu dilayangkan setelah beredar video calon gubernur nomor 2 tersebut membagi-bagikan uang pecahan rp 20 ribu di sebuah acara di kecamatan ketahun kabupaten bengkulu utara. 
baca juga:bawaslu daerah diminta pengawas pilkada 2024 dengan maksimal
sebelumnya, rohidin juga telah dilaporkan ke bawaslu karena membagi-bagikan uang kepada pedagang pasar di kabupaten kaur. hal tersebut tentu merupakan sebuah pelanggaran pemilu jika benar adanya. 
tidak hanya rohidin, laporan atas dugaan pelanggaran pemilu berupa praktek politik uang juga menerpa calon gubernur nomor urut 1 helmi hasan. kelompok masyarakat peduli demokrasi bengkulu melaporkan salah satu tim kampanye helmi hasan yakni, edward samsi.
ini setelah beredar video aksinya membagi-bagikan uang dan sajadah kepada warga yang ditemuinya.
baca juga:persiapan pilkada, kpu terus gencar simulasi sirekap dan rekapitulasi dptb
komisioner bawaslu provinsi bengkulu eko sugianto memastikan, bawaslu terbuka untuk setiap laporan dugaan pelanggaran pemilu. pihaknya juga akan menindaklanjuti setiap laporan yang ada.
"kami akan siap menerima laporan yang disampaikan oleh masyarakat. karenanya, kalau ditemui dugaan pelanggaran silahkan lapor ke bawaslu provinsi bengkulu dan jajaran," kata eko, sabtu 19 oktober 2024.
eko menambahkan, terkait pelaporan dugaan pelanggaran yang dilakukan kedua cagub bengkulu.
saat ini, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu setiap laporan yang ada.
jika ditemukan bukti kuat adanya dugaan pelanggaran pemilu, maka bawaslu akan menaikkan ke sentra gakkumdu.
baca juga:isu sara berpotensi timbulkan konflik pilkada 2024, ini langkah kpu dan bawaslu
"akan diverifikasi laporan itu. kalau dalam mekanisme di bawaslu itu terhadap laporan yang masuk, kami akan melakukan namanya kajian awal. kami kaji dulu awalnya, ini terpenuhi tidak syarat formil maupun materilnya," ujar eko. 
pelapor dugaan pelanggaran pemilu rohidin pada bawaslu provinsi bengkulu rizki dini hasanah, s.kep, sh mengatakan, dugaan tindakan money politics dilakukan cagub urut 2 rohidin mersyah di salah satu desa yang ada di kecamatan ketahun kabupaten bengkulu utara. 
"calon gubernur bengkulu yaitu, rohidin mersyah nomor urut 2 diduga melakukan dugaan tindak pidana money politics. yang bersangkutan membagi-bagikan uang di salah satu desa," kata pelapor rizki dini hasanah pada awak media. 
baca juga:wujudkan pilkada 2024 kondusif, panwascam ujung tombak pengawasan di lapangan 
sementara itu, frima zulianda utama sebagai pihak yang melaporkan cagub urut 1 helmi hasan mengatakan, telah memasukkan laporan ke bawaslu provinsi terkait video di aplikasi tiktok berdurasi 40 detik pada akun @bengkulu.tv yang berisikan salah satu tim kampanye dari pasangan calon gubernur helmi-mian nomor urut 1.
“kami menemukan bentuk pelanggaran yang mengarah ke pidana, sehingga kami melaporkan hal tersebut ke bawaslu provinsi,” ungkap frima.
lanjut, frima juga menekankan apa yang dilakukan tim pemenangan helmi-mian tersebut telah mengarah pada tindak pidana dalam pemilihan umum yaitu, money politik. sehingga hal tersebut perlu untuk segera ditindak lanjuti.
“dalam video yang beredar tersebut secara jelas mengatakan telah memberikan uang dan barang kepada masyarakat/pemilih yang ditemuinya. sehingga kami anggap itu melanggar pasal 66 ayat 1 dan 2 pkpu nomor 13 tahun 2024,” tegasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Senin 21 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan