Wajib Pajak Harus Tahu! Inilah Fungsi dan Tugas dari DJP

Reporter: Riska Ayu K |

Editor: Daspan Haryadi |

Senin , 14 Oct 2024 - 07:34

Fungi dan tugas DJP.-Sumber foto: koranradarkaur.id-

wajib pajak harus tahu! inilah fungsi dan tugas dari djp                            koranradarkaur.id – direktorat jenderal pajak (djp) merupakan lembaga pemerintah yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat indonesia khususnya bagi para wajib pajak.
djp memiliki tugas dan fungsi di bidang perpajakan.
yuk simak di sini untuk tahu apa saja tugas dan fungsi dari djp.
salah satu tujuan utama djp adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak.
baca juga:waspada! ini modus penipuan pajak, djp imbau masyarakat berhati-hati
baca juga:ingin bayar pajak tapi malas ke kantor samsat, samsat keliling solusinya! cek syarat dan caranya di sini ya 
pajak bukan hanya sekadar kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan kontribusi setiap warga negara dalam membangun infrastruktur dan pelayanan publik. 
melalui program sosialisasi dan edukasi, djp berusaha untuk menjelaskan berbagai macam jenis pajak, cara penghitungan, serta manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak.
kesadaran ini penting agar masyarakat memahami bahwa pajak memiliki peranan vital dalam pembangunan ekonomi dan sosial.
djp juga bertanggung jawab dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan pajak.
dalam hal ini, djp melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir tindakan penghindaran pajak yang merugikan negara.
dengan adanya sistem pengawasan yang ketat, djp berusaha untuk menciptakan iklim perpajakan yang adil dan transparan. 
berbagai kebijakan dan regulasi pun dikeluarkan untuk mempermudah warga negara dalam memenuhi kewajiban pajaknya, salah satunya adalah dengan menyediakan layanan yang lebih baik melalui sistem online.
dikutip dari idntimes.com, berikut adalah pengertian, fungsi dan tugas djp yang harus diketahui:
1. pengertian djp
direktorat jenderal pajak atau djp merupakan direktorat jenderal yang berada di bawah naungan kementerian keuangan.
djp bertugas dalam melaksanakan dan merumuskan  kebijakan serta standardisasi teknis pada sektor perpajakan.
tugas tersebut tercantum dalam peraturan menteri keuangan nomor 184/pmk /01/2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian keuangan.
baca juga:kini bayar pajak kendaraan lebih mudah! ada layanan samsat virtu di kota bengkulu
baca juga:no ribet dijamin cepat, ini 3 cara cek pajak kendaraan bermotor lewat handphone
2. fungsi djp
djp memiliki beberapa fungsi berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 184/pmk /01/2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian keuangan pasal 365, berikut adalah fungsi dari djl:

perumusan kebijakan di bidang perpajakan

pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan

pelaksanaan administrasi direktorat jenderal pajak (djp)

3. tugas djp
adapun tugas-tugas yang diemban setiap jabatan di djp adalah sebagai berikut:

sekretariat direktorat jenderal: memiliki tugas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta membina dan memberi dukungan administrasi kepada semua pihak di djp.

direktorat peraturan perpajakan i: bertugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang peraturan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat paksa, ppn dan pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

direktorat peraturan perpajakan ii: memiliki tugas dalam  merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis pada sektor peraturan pph, perjanjian perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bantuan hukum serta harmonisasi peraturan perpajakan.

tak hanya itu, terdapat sejumlah posisi-posisi strategis di djp yang tugasnya melaksanakan dan merumuskan kebijakan serta standardisasi teknis pada bidang yang mereka emban, di antaranya:

direktorat keberatan dan banding

direktorat ekstensifikasi dan penilaian

direktorat pemeriksaan dan penagihan

direktorat penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat

direktorat data dan informasi perpajakan

direktorat teknologi informasi dan komunikasi

direktorat transformasi proses bisnis

direktorat kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur. ***