Bagaimana Cara Menghitung Pajak Kendaraan Mobil Listrik? Yuk Intip di Sini!

Reporter: Riska Ayu Kurniati |

Editor: Daspan Haryadi |

Rabu , 09 Oct 2024 - 06:09

Menghitung pajak kendaraan mobil listrik. -Sumber foto: koranradarkaur.id-

bagaimana cara menghitung pajak kendaraan mobil listrik? yuk intip di sini!                            koranradarkaur.id – mobil listrik bayar pajak juga nggak sih? kalau iya bagaimana cara menghitung besarannya? penasarankan, yuk cari tahu jawabannya di sini!
dalam beberapa tahun terakhir, perhatian dunia terhadap perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan semakin meningkat. 
salah satu langkah yang diambil oleh banyak negara adalah mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan, seperti mobil listrik.
mobil listrik tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan polusi udara di daerah perkotaan. 
namun, seiring dengan meningkatnya adopsi mobil listrik, muncul pertanyaan penting mengenai pajak yang dikenakan pada kendaraan ini.
baca juga:yuk kenali! bagian-bagian bpkb yang difotokopi jika ingin bayar pajak kendaraan
pajak mobil listrik merupakan salah satu kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. 
berbeda dengan kendaraan bermesin pembakaran internal yang biasanya dikenakan pajak berdasarkan kapasitas mesin atau emisi, pajak untuk mobil listrik sering kali dirancang untuk menjadi lebih mendukung. 
tujuannya adalah untuk memberikan insentif kepada konsumen agar beralih ke kendaraan yang lebih bersih dan ramah lingkungan.
di banyak negara, termasuk indonesia, berbagai bentuk insentif pajak dan subsidi tersedia bagi pembeli mobil listrik, termasuk pengurangan atau penghapusan pajak kendaraan bermotor.
baca juga:bisa sampai dipenjara! tidak bayar pajak, ini 4 jenis sanksi yang dikenakan
dikutip dari www.mgmotor.id, yuk simak di sini dasar hukum yang mengatur pajak kendaraan mobil listrik dan bagaimana cara menghitung pajak kendaraan mobil listrik:
1. dasar hukum pajak kendaraan mobil listrik
- peraturan pemerintah no. 73 tahun 2019
dasar hukum pertama terdapat pada peraturan pemerintah (pp) nomor 73 tahun 2019.
peraturan ini mengatur insentif yang berkaitan dengan pajak untuk mobil listrik. insentif dibagi menjadi dua tahap, masing-masing berdasarkan jenis mobil listrik. 
aturan ini membagi mobil listrik menjadi tiga kategori yaitu mobil listrik murni, mobil listrik phev, dan mobil listrik model hybrid. masing-masing diberikan keuntungan berupa pengurangan tarif pajak pada tahap i dan ii. 
untuk mobil listrik murni, terdapat insentif sebesar 0 persen untuk tahap i dan ii.
sementara itu, mobil listrik phev (plug-in hybrid electric vehicle) akan memperoleh insentif sebesar 5 persen untuk tahap i dan 8 persen untuk tahap ii. 
khusus mobil listrik model hybrid maka insentif tarif pajak sebesar 6-8 persen pada tahap i, dan naik menjadi 10-12 persen pada tahap ii.
baca juga:tunggakan pajak kendaraan dinas di bengkulu selatan tembus rp 0,5 miliar, samsat : contoh tak baik
- peraturan pemerintah no. 74 tahun 2021
peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2019 kemudian menjadi dasar dari nomor 74 tahun 2021. peraturan ini menekankan pemberian insentif pajak saat membeli kendaraan bermotor listrik. 
aturan tersebut mencantum bahwa teknologi baterai kendaraan listrik (termasuk baterai mobil listrik) dan fuel cell electric vehicles akan terkena ppnbm (pajak pembelian barang mewah dengan tarif insentif sebesar 15 persen.
untuk kendaraan bermotor jenis phev, ppnbm akan diberi insentif sebesar 15% dari tarif normal. selain itu, terdapat dpp sebesar 33,33% dari harga jual.
- peraturan pemerintah no. 74 tahun 2021
peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2021 pasal 10 dan 11 mengatakan bahwa mobil listrik hanya akan terkena pajak sebesar 10 persen dari tarif normal.
baca juga:jasa raharja bengkulu sosialisasi patuh pajak kendaraan hingga ke desa-desa
aturan ini berlaku untuk kendaraan pribadi dan umum, sehingga kemungkinan besar jumlah kendaraan listrik akan meningkat di seluruh lapisan masyarakat indonesia.
- uu hkpd
terakhir, pemerintah telah mengesahkan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau yang dikenal sebagai uu hkpd.
pengesahan undang-undang ini tentunya menjadi kabar gembira bagi setiap pemilik kendaraan listrik. 
dalam undang-undang ini, mobil listrik tidak termasuk dalam kategori objek pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bbnkb. dengan kata lain, mobil listrik bebas dari keduanya.
pada tahun 2025 mendatang, undang-undang ini akan mulai berlaku.
baca juga:meski banyak mobil dinas pejabat nunggak pajak, capaian pad di bengkulu selatan tembus rp 14 miliar
2. cara menghitung pajak kendaraan mobil listrik
berdasarkan keempat dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak mobil listrik tidaklah mahal.
insentif membuat biaya pajak yang harus bayar pemilik mobil listrik sedikit lebih rendah daripada mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak.
cara penghitungan pajak untuk mobil listrik sama dengan cara penghitungan pajak untuk mobil pada umumnya.
bedanya ada pada besaranyang harus dibayar untuk pajak kendaraan listrik hanya dapat mencapai 10 persen dari pajak normal. s
anjutnya, proses perhitungan pajak untuk kendaraan listrik relatif sama seperti pajak untuk kendaraan bermotor konvensional.
pajak kendaraan listrik dapat dihitung dengan menggunakan rumus njkb (nilai jual kendaraan bermotor dikali 2 persen).
kemudian, biaya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (swdkllj) akan ditambahkan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Sabtu 19 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan