Pilkada Lawan Kotak Kosong Jadi Prioritas Pengawasan, Ini Tanggapan Bawaslu

Reporter: Ujang Tamarozi |

Editor: Daspan Haryadi |

Selasa , 08 Oct 2024 - 15:01

Bawaslu RI akan memaksimalkan pengawasan Pilkada 2024.-Sumber foto: koranradarkaur.id-

pilkada lawan kotak kosong jadi prioritas pengawasan, ini tanggapan bawaslu                            koranradarkaur.id - pilkada 2024 baik itu pemilihan gubernur (pilgub) pemilihan wali kota (pilwakot) dan pemilihan bupati (pilbup) khususunya wilayah yang memiliki paslon tunggal akan menjadi prioritas dalam pengawasan bawaslu.
diprioritaskan pengawasan agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh paslon tunggal yang ada di wilayah tersebut. 
untuk itu, selaku ujung tombak bawaslu ri adalah panwas tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan benar-benar melakukan pengawasan dan tidak takut untuk bertindak.
anggota bawaslu ri, totok hariyono meminta seluruh pengawas pemilihan umum (panwaslu) pilkada 2024 untuk tegas dan  boleh sombong saat menegakkan aturan pilkada 2024.
baca juga:bawaslu minta panwas harus tegas dan berani tegakkan aturan pilkada 2024
baca juga:antisipasi kecurangan, wilayah pilkada kotak kosong jadi prioritas pengawas bawaslu 
"seluruh panwas pilkada 2024 di setiap desa, kelurahan, distrik, kecamatan, hingga pengawas tempat pemungutan suara (ptps) untuk berani dalam menegakkan aturan," jelasnya dikutip dari kompas.com.
dalam menjalankan tugas pengawas bersikap berani dan tegas, maka kinerja tersebut akan menjadi cerita yang membanggakan.
panwas bekerja dilindungi undang-undang. tentu ini kesempatan memberitahukan calon kepala daerah tentang aturan dan moral. 
apabila ditemukan pelanggaran jangan dibiarkan dan lakukan penindakan sesuai dengan aturan yang ada.
keberanian dalam bertindak akan menjadi sebuah prestasi tersendiri.
meski begitu penegakan aturan harus tetap memperhatikan kearifan lokal di setiap wilayah.
dalam menjalankan tugas pengawas ad hoc selalu berkoordinasi dengan bawaslu jika menghadapi sesuai jenjang yang berlaku.
seluruh pengawas pilkada  harus berkoordinasi baik itu ke pihak kepolisian atau instansi terkait, terutama jika menemui pelanggaran seperti alat peraga kampanye yang melanggar aturan.
memproritaskan pengawasan di wilayah yang memiliki paslon tunggal dilakukan tidak lain agar tidak ada pelanggan yang dilakukan  seperti pelanggaran money politics, sara dan lainnya.
baca juga:pelanggaran pilkada 2024 diperkirakan bakal meningkat, ini jumlah kasus ditangani bawaslu
baca juga:kotak kosong boleh di kampanye, penasarankan? ini ketentuannya
dalam kampanye, relawan kotak kosong di bolehkan untuk berkampanye dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
pengawas pilkada harus mensosialisasikan aturan kampanye sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pilkada 2024.
dalam memberikan hak suara saat pencoblosan nantinya, masyarakat ingin memilih kolom kosong boleh boleh saja, pilihan tersebut bukan golput melainkan pilihan tersendiri.
terpisah komisioner kpu ri divisi teknis idham holik mengatakan, jumlah daerah yang mengikuti pilkada serentak 2024 sebanyak 37 provinsi 415 daerah dan 93 kota.
sedangkan jumlah calon sebanyak 1.518 paslon terdiri dari 100 paslon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar di 37 provinsi yang menggelar pilkada 2024.
sedangkan dari 415 daerah total palson sebanyak  1.095 paslon.
sedangkan untuk tingkat kota ada 93 kota yang menggelar pilkada dengan jumlah paslon 272.  ***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Rabu 9 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan