KPU Perlu Atur Kampanye Kotak Kosong Pilkada 2024, Ini Kata Pakar Politik

Reporter: Ujang Tamarozi |

Editor: Dedi Julizar |

Minggu , 22 Sep 2024 - 08:33

Ilustrasi kotak kosong Pilkada 2024.- Sumber foto: koranradarkaur.id-

kpu perlu atur kampanye kotak kosong    pilkada 2024, ini kata pakar politik                            koranradarkaur.id- saat ini bermunculan relawan kotak kosong, khusunya bagi daerah yang memiliki palson kotak kosong atau calon tunggal.
dari data kpu pilkada 2024 ada 41 daerah yang akan melawan kotak kosong atau calon tunggal.
dengan mendekati hari pencoblosan dan masa kampanye bagi paslon maka mulai bermunculan relawan kotak kosong.
tentunya untuk menjaga asas keadilan maka perlu kpu mengatur tentang kampanye kotak kosong.
menurut pakar politik universitas gadjah mada (ugm) yogyakarta mada sukmajati, aturan kampanye kotak kosong perlu dibuat kpu.
baca juga:5 provinsi di indonesia dpt terbanyak di pilkada 2024, bisakah dpt berubah jelang pencoblosan? ini penjelasan
ini semat-mata untuk menjaga asas keadilan pada pemilihan kepala daerah. aturan secara eksplisit terkait kampanye kotak kosong dalam peraturan komisi pemilihan umum (pkpu), perlu di buat .
karena saat ini tidak ada larangan mengenai kampanye kotak kosong. tetapi tidak ada regulasi yang mengatur apabila kotak kosong itu  dikampanyekan oleh masyarakat secara masif.
dengan memberikan fasilitasi aturan kampanye tersebut, bukan berarti kpu mendukung kotak kosong atau khawatir dianggap mengajak orang lain golput atau tidak memilih.
baca juga:relawan kotak kosong ancaman paslon tunggal pilkada 2024, ini pemicunya 
sebaliknya  aturan tersebut diperlukan untuk memberikan asas keadilan bagi calon tunggal dalam kontestasi melawan kotak kosong pada pilkada 2024.
ada dilematis, tapi ini perlu diatur. bagi calon tunggal  waktu kampanye ada aturan dan batasannya, sedangkan kampanye kotak kosong dibebaskan dan tidak diatur secara khusus.
tentunya kalau tidak ada turan saat masa tenang bahkan saat pencoblosan tetap saja relawan kotak kosong bisa mengajak atau mempengaruhi masyarakat dalam memberikan hak pilih.
baca juga:antsipasi penyebaran hoaxs jelang pilkada, polsek maje bakal patroli siber 
sedangkan sesuai dengan aturan calon tunggal akan ditetapkan kpu dengan mendapatkan suara 50 persen dari jumlah suara sah.
tentu itu nenjadi tantangan tersendiri, berbeda dengan paslon yang ada lawannya atau paslon lebih dari dua.
kpu akan menetapkan sebagai pemenang suara terbanyak hasil pilkada. walaupun ada kandidat suara sama maka kpu akan menetapkan pemenang dari sebaran suara perolehan paslon.
aturan tentang kampanye kotak kosong diperlukan, terlebih apabila nanti mahkamah konstitusi (mk) mengabulkan gugatan uu pemilu yang meminta opsi kotak kosong dalam kertas suara diberlakukan di semua daerah penyelenggara pilkada 2024.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Minggu 20 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan