ASN Dilarang Foto Bersama Calon, Termasuk Menanggapi Postingan di Medsos

Reporter: Rohidi Efendi |

Editor: Daspan Haryadi |

Selasa , 03 Sep 2024 - 12:02

ASN dilarang keras foto bersama calon, termasuk tanggapi postingan tentang calon di medsos.-Sumber foto : Rohidi/RKa-

Masih kata Arif, tidak hanya berpihak dan melakukan politik praktis.

Beberapa larangan ASN terkait netralitasnya pada Pilkada diantara adalah tidak menanggapi postingan tentang calon di medsos.

Seperti contohnya, ASN dilarang keras memberikan like atau suka pada postingan calon, ASN dilarang komen, ASN dilarang share atau bagikan postingan calon.

"Jangankan terang terangan mendukung calon tertentu, berfoto kemudian ngelike dan memberikan komentar postingan calon saja bisa kena sanksi," tegas Arif.

Mengingat, hal itu menunjukkan asumsi keberpihakan kepada salah satu calon.

Arif meminta agar ASN menahan diri untuk tidak menunjukkan dukungan pada calon peserta Pemilu.

"ASN adalah abdi negara, ketika tidak menunjukkan netralitas dalam Pemilu. Maka, akan mempengaruhi statusnya sebagai abdi negara," tuturnya.

Terutama, masih sambung Kordiv, ASN yang memiliki jabatan tertentu yang menggunakan kewenangannya dalam mempengaruhi jajaran ASN di bawahnya.

Terlebih, jika menggunakan fasilitas negara demi muluskan kepentingan calon.

"Kedapatan dengan kami (Bawaslu) atau ada laporan dan jika terbukti benar, maka Bawaslu akan meneruskan ke Komisi ASN. Jika masuk ke ranah pidana, laporan akan ditangani oleh Sentra Gakkumdu," pungkas Kordiv. ***

asn dilarang foto bersama calon, termasuk menanggapi postingan di medsos                            bengkulu selatan (bs) - seluruh asn di lingkungan bs dilarang keras foto bersama calon, termasuk menanggapi postingan tentang calon di media sosial (medsos).
mengingat, saat ini telah memasuki tahun politik menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk bupati dan wabup bs periode lima tahun mendatang.
sehingga, badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) bs mengingatkan agar seluruh asn, baik itu pns maupun pppk untuk menjaga netralitasnya.
ketua bawaslu bs sahran, se disampaikan koordinator devisi (kordiv) hukum pencegahan parmas dan humas (hpph) m. arif hidayat membenarkan hal itu.
baca juga:bukan cuma terkenal julukan manise, suku ambon punya 6 makanan khas
baca juga:lindungi habitat ekosistem sungai dari setrum ikan, denda rp 500 juta
menurut arif, asn pada dasarnya adalah pelayan publik dalam menjalankan proses birokrasi.
mereka harus memastikan jika pelayanan berkualitas dan netral.
seperti pada saat musim politik menjelang pilkada 2024 ini, prinsip-prinsip netralitas diantaranya adalah bebas dari intervensi, tidak boleh memihak dan objektif.
"asn harus memiliki bekal literasi digital yang cukup agar tidak mudah terpengaruh dengan berbagai arus informasi digital yang mengarah ke pemilu. ketika aparatur pemerintah netral, maka dapat menjamin keadaban publik," kata arif.
masih lanjut kordiv, netralitas asn merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam pemilu atau pilkada 2024, asn dilarang melakukan tindakan keberpihakan kepada calon peserta pemilu.
semua itu telah teruang dalam surat keputusan bersama (skb) nomor : 2 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai asn dalam pemilu.
bukan hanya itu saja, aturan tentang netralitas asn dalam pemilu juga terdapat di uu pemilu dan pilkada dan beberapa regulasi lainnya.
"dalam aturan itu, sanksi yang dapat dijatuhkan dapat berupa sanksi kode etik hingga pidana pemilu. mulai dari sanksi terhambatnya karir asn, hingga pidana kurungan penjara 1 tahun dan denda belasan juta rupiah," jelas kordiv.
baca juga:masa kerja minimal 2 tahun, honorer bisa mengikuti seleksi pppk 2024
baca juga:ini nama 3 provinsi baru pemekaran sumatera selatan, kaur masuk provinsi baru
masih kata arif, tidak hanya berpihak dan melakukan politik praktis.
beberapa larangan asn terkait netralitasnya pada pilkada diantara adalah tidak menanggapi postingan tentang calon di medsos.
seperti contohnya, asn dilarang keras memberikan like atau suka pada postingan calon, asn dilarang komen, asn dilarang share atau bagikan postingan calon.
"jangankan terang terangan mendukung calon tertentu, berfoto kemudian ngelike dan memberikan komentar postingan calon saja bisa kena sanksi," tegas arif.
mengingat, hal itu menunjukkan asumsi keberpihakan kepada salah satu calon.
arif meminta agar asn menahan diri untuk tidak menunjukkan dukungan pada calon peserta pemilu. 
"asn adalah abdi negara, ketika tidak menunjukkan netralitas dalam pemilu. maka, akan mempengaruhi statusnya sebagai abdi negara," tuturnya. 
terutama, masih sambung kordiv, asn yang memiliki jabatan tertentu yang menggunakan kewenangannya dalam mempengaruhi jajaran asn di bawahnya.
terlebih, jika menggunakan fasilitas negara demi muluskan kepentingan calon.
"kedapatan dengan kami (bawaslu) atau ada laporan dan jika terbukti benar, maka bawaslu akan meneruskan ke komisi asn. jika masuk ke ranah pidana, laporan akan ditangani oleh sentra gakkumdu," pungkas kordiv. ***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Selasa 3 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan