Lindungi Habitat Ekosistem Sungai dari Setrum Ikan, Denda Rp 500 Juta

Reporter: Rega Jusa |

Editor: Daspan Haryadi |

Selasa , 03 Sep 2024 - 11:02

Sungai Air Nasal di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal yang sering jadi lokasi setrum ikan.-Sumber foto: REGA/RKa-

lindungi habitat ekosistem sungai dari setrum ikan, denda rp 500 juta                            nasal — dalam upaya melindungi ekosistem perairan dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.
polres kaur melalui polsek muara nasal telah mengeluarkan imbauan dan larangan terhadap masyarakat di kecamatan nasal dan sekitar.
untuk tidak melakukan aktivitas setrum ikan di sungai.
langkah ini diatur dalam pasal 85 jo pasal 9 undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.
baca juga:tradisi gowok yang dianggap tabu, bimbingan untuk mempelai laki-laki sebelum nikah
baca juga:serupa tapi tak sama! simak perbedaan varian kelapa sawit
aktivitas centrum ikan, yang melibatkan penggunaan alat tangkap modern dan intensif, telah lama menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan terhadap lingkungan perairan. 
kapolres kaur akbp yuriko fernanda, sh, s.ik, mh melalui kapolsek muara nasal iptu susanto, s.ikom mengatakan, aktivitas setrum ikan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, merusak habitat ikan, serta menurunkan keberagaman spesies ikan lokal. p
enggunaan teknik tangkap yang tidak ramah lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan serius pada habitat akuatik dan penurunan jumlah ikan yang sangat signifikan.
dalam undang-undang (uu) nomor 34 tahun 2024 menetapkan aturan tegas mengenai aktivitas penanganan ikan secara ilegal. 
"aturan ini tidak hanya melarang aktivitas tangkap ikan secara ilegal. tapi juga mengatur metode pemantauan dan penegakan hukum, untuk memastikan kepatuhannya. sanksi bagi pelanggar perusahaan ekosistem bervariasi serta hukuman penjara bagi pelanggar. besarnya denda yang dikenakan bisa mencapai rp 500 juta, sementara hukuman penjara maksimal adalah lima tahun, tergantung pada tingkat pelanggaran," ujarnya.
lanjutnya, sebagai bagian dari implementasi uu tersebut, pemerintahan telah meluncurkan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari aktivitas centrum ikan.
program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas nelayan, kelompok konservasi, dan lembaga pendidikan, untuk menyebarluaskan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem perairan.
baca juga:deretan khodam pendamping pesugihan meminta ritual
baca juga:masa kerja minimal 2 tahun, honorer bisa mengikuti seleksi pppk 2024
pemerintah juga mendorong masyarakat, terutama para pemancing dan pengelola perikanan, untuk mematuhi aturan ini dan berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. 
"kami harapkan masyarakat, dapat memahami kebijakan dan aturan yang telah dibuat ini. dengan bersama-sama tidak melakukan aktivitas penangkapan habitat ekosistem secara ilegal. tujuan agar  sumber daya ikan dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh generasi mendatang," ujarnya 
lanjutnya, untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal dalam penanganan ikan.
pemerintah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memantau pelaksanaan di lapangan.
dengan rutin melakukan patroli di sungai untuk memastikan tidak adanya pelanggaran.
langkah ini diharapkan dapat meminimalisir aktivitas illegal yang dapat merusak ekosistem perairan.
"imbau dan larangan ini, merupakan langkah dan strategi. dalam mencegah dan mengatasi aktivitas perusakan lingkungan.
harapan kami dengan adanya kegiatan imbauan ini tidak ada lagi masyarakat di kecamatan nasal melaksanakan perusakan ekosistem dengan cara setrum, racun dan menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan," ungkapnya. ***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Selasa 3 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan