Kaur Optimis Kembali Terima WTP, Wabup Hamid: Bukti Keberhasilan Pemerintah

BINTUHAN - Dalam persiapan pemeriksaan keuangan yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan agar seluruh OPD mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar, dilaksanakan Entry Meeting atau pertemuan awal, Rabu 18 Februari 2026. 

Kegiatan bertempat di Aula Lantai II Pemda Kaur, dibuka Wabup Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I dan didampingi perwakilan BPK RI. Serta diikuti seluruh Kepala OPD di lingkup Pemda Kaur. 

“Dengan kegiatan Entry Meeting bersama BPK RI perwakilan Bengkulu, nantinya seluruh OPD bisa paham apa saja yang dibutuhkan dalam menyampaikan laporan keuangan maupun laporan lainnya,” terang Wabup Kaur.

BACA JUGA:BPK Kembali Audit Keuangan Bengkulu Selatan, Target WTP Kelima Jadi Sorotan

BACA JUGA:Exit Meeting BPK Jadi Sinyal Positif, Pemkab Bengkulu Selatan Yakin Kembali Raih Opini WTP

Saat ini Kabupaten Kaur sudah tiga tahun terakhir tidak mendapatkan predikat WTP.

Dengan begitu, apa yang menjadi kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian laporan keuangan harus diperbaiki. Sehingga tahun 2026 ini Kaur bisa mendapatkan predikat WTP kembali. 

Wabup menegaskan, predikat WTP sangat penting bagi daerah. WTP ini bukti nyata keberhasilan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan benar.

BACA JUGA:Era Bupati Gusnan dan Wabup Rifai, Bengkulu Selatan Raih Opini WTP 4 Kali Berturut-turut

BACA JUGA:Penyerahan LKPD Secara Virtual, Kaur Optimis WTP

Dengan langkah yang dilakukan sekarang, Wabup sangat optimis Kabupaten Kaur kembali meraih predikat WTP.

Apa yang disampaikan BPK RI perwakilan Bengkulu, tegas Abdul Hamid, mesti diikuti dan dijalankan. Sehingga pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang ada benar-benar sesuai dengan aturan dan senantiasa mengikuti regulasi yang ada. 

Dengan mengikuti aturan, pengelolaan anggaran yang ada bisa sesuai dengan apa yang diinginkan.

Tentu seluruh OPD harus berbenah dan harus bertanggungjawab dalam penyerapan anggaran, pengelolaan anggaran maupun laporan pertanggungjawaban anggaran.