Pemprov Bengkulu Dorong Ekonomi Berbasis SDA Hadapi Perubahan Iklim

BENGKULU - Isu perubahan iklim yang melanda bumi serta upaya untuk meminimalisir dan mengendalikan dampaknya menjadi sangat penting yang patut diwaspadai pemerintah.

Menyikapi prihal ini, Pemerintah  Provinsi Bengkulu berkomitmen memperkuat transformasi ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam (SDA) dan kawasan hutan melalui program pengembangan kopi robusta serta Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) menanggulangi perubahan iklim.

Gubernur Bengkulu H Helmi Hasan SE menyampaikan, program tersebut kini sejalan dengan peluncuran Strategi dan Transformasi Ekonomi Komunitas Perhutanan Sosial (PS) yang fokus pada pengembangan model bisnis berbasis masyarakat.

"Kita menjadi salah satu dari tujuh provinsi di Indonesia yang menjadi lokus intervensi program tersebut, dengan total dukungan anggaran sebesar USD 1.453.904 atau setara Rp 23,55 miliar," kata Helmi. 

Helmi juga menambahkan, dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), peningkatan kapasitas usaha, akses pasar, serta pengolahan hasil produksi agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

"Fokus intervensi program berada di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong. Di Bengkulu Utara, sejumlah KUPS yang menjadi sasaran antara lain KUPS Mahkota Bukit Resam, KUPS Pesona Bukit Resam, KUPS Sumur Alam, KUPS Kopi Sako Lemo Nakai, serta KUPS Durian Tembaga," ujar dia.

Lebih lanjut Helmi mengatakan bahwa potensi besar yang dimiliki daerah, khususnya sektor kopi dan perhutanan sosial, harus mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat.

"Salah satu penguat optimisme tersebut adalah posisi Bengkulu sebagai salah satu sentra kopi nasional," kata Helmi. 

Selain itu Helmi memaparkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi Bengkulu merupakan produsen kopi terbesar ke-5 di Indonesia, dengan produksi mencapai 55 ribu ton atau 7,23 persen dari total produksi nasional pada tahun 2023.

“Program ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Bengkulu, terutama kopi robusta, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di kawasan hutan melalui tata kelola usaha yang lebih baik,” ujar Gubernur Helmi Hasan.

Menurutnya, Provinsi Bengkulu memiliki potensi signifikan pada kopi robusta dan HHBK. Namun, tantangan pada aspek tata kelola usaha, kelembagaan, serta mutu pascapanen masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama.

"Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, pada awal tahun 2026 telah diluncurkan Program Kopi Merah Putih, yang menjadi salah satu strategi percepatan hilirisasi kopi dan penguatan ekonomi masyarakat desa," lanjut dia.

Selain sektor perkebunan, program ini juga menyentuh pengembangan ekowisata dan ekonomi kreatif berbasis hutan, seperti KUPS Wisata Curug 9, KUPS Aroba Lemo Nakai, KUPS Dawen Lemo Nakai untuk produk ecoprint, serta KUPS Besambu Lemo Nakai untuk kerajinan HHBK.

"Sementara di Kabupaten Rejang Lebong, penguatan difokuskan pada rantai nilai kopi melalui KUPS Maju Bersama, Sinar Harapan, Register Lima, Suko Makmur, dan Bingo Sanyok, yang bergerak pada produksi green bean kopi," lanjut dia.