BSPS Tahun 2026 Lolos Verifikasi 970 Unit, Cek Kuota Rumah di Kaur

bsps tahun 2026 lolos verifikasi 970 unit, cek kuota rumah di kaur bengkulu - pemerintah provinsi bengkulu bersama pemerintah kabupaten/kota se-provinsi bengkulu menggelar rapat koordinasi dukungan proses verifikasi calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) tahap 1 tahun anggaran 2026. kegiatan dilaksanakan di ruang rapat merah putih lantai ii kantor gubernur bengkulu, selasa 3 maret 2026.  dalam rapat yang dihadiri satuan kerja kementerian perumahan dan kawasan permukiman (pkp) provinsi bengkulu tersebut dipaparkan bahwa dari total 1.172 unit rumah yang diusulkan pada tahap pertama. dari jumlah itu, ada 970 unit rumah di bengkulu dinyatakan lolos verifikasi dan berhak menerima bantuan. sementara itu, 202 unit lainnya belum memenuhi syarat administrasi. sekretaris daerah provinsi bengkulu, herwan antoni, menyampaikan, ratusan unit yang belum lolos tersebut akan segera diusulkan kembali setelah dilakukan perbaikan data. “kita akan segera melakukan perbaikan administrasi agar kuota yang telah ditetapkan untuk bengkulu tidak dialihkan ke daerah lain,” ujar herwan antoni. ia menjelaskan, tidak lolosnya 202 unit rumah tersebut disebabkan oleh persoalan administrasi dan ketidaksesuaian data saat proses verifikasi. salah satunya karena pemilik rumah yang diusulkan tidak tercantum dalam data yang menjadi acuan pemerintah pusat. "bagi pemilik rumah yang telah lulus verifikasi akan menerima bantuan sebesar rp20 juta per unit. dana tersebut dimungkinkan akan bertambah melalui dukungan dari badan amil zakat nasional (baznas) di masing-masing pemerintah daerah," ujar herwan. selain itu, herwan menyampaikan, program bsps ini diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas hunian agar lebih layak dan aman ditempati. “bantuan stimulan perumahan swadaya ini diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah agar lebih layak huni,” lanjut herwan. sementara itu, kepala dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan (perkim) provinsi bengkulu, irsan setiawan, sh, mh menyampaikan, untuk kabupaten kaur pada tahap pertama tahun 2026 menerima alokasi sebanyak 100 unit rumah dan seluruhnya telah dinyatakan lolos verifikasi. “target kementerian pkp, setiap kabupaten dan kota di indonesia mendapatkan minimal 100 unit bsps. karena bengkulu memiliki 10 kabupaten dan kota, maka total yang akan kita terima sebanyak seribu unit bsps,” ujar irsan. ia menambahkan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat, mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, serta mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat dan layak. “dengan adanya percepatan ini, kita berharap masyarakat bengkulu bisa mendapatkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman,” ujarnya. dalam rapat tersebut  difokuskan pada pematangan pelaksanaan program bsps 2026 sekaligus pemaparan teknis verifikasi sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis nasional pembangunan tiga juta rumah serta percepatan penanganan rumah tidak layak huni (rtlh) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr). dalam paparannya, pihak kepala balai pelaksana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman sumatera iv,  arifman menjelaskan bahwa bsps merupakan instrumen strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni melalui pendekatan pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat. program ini tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif penerima bantuan sebagai pelaku utama pembangunan.  "keberhasilan pelaksanaan program sangat ditentukan oleh koordinasi lintas sektor, akurasi dan validitas data, kualitas pendampingan, serta integritas seluruh pihak yang terlibat," ujarnya. lebih lanjut ia menyampaikan, untuk tahun anggaran 2026, alokasi awal bsps di provinsi bengkulu mencapai 3.000 unit yang tersebar di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. pada tahap i, dialokasikan 1.172 unit di tujuh kabupaten dan satu kota.  "namun, berdasarkan hasil verifikasi teknis, tingkat kesesuaian data masih berada pada kisaran 40 persen lebih. karena itu, diperlukan perbaikan dan penggantian data agar kuota yang telah dialokasikan tidak berkurang maupun dialihkan ke daerah lain," lanjutnya. adapun dipaparkan dalam menentukan rumah layak diamana tim verifikasi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi rumah calon penerima bantuan, mulai dari struktur fondasi, sloof, kolom, ring balok, rangka atap, sanitasi, pencahayaan, hingga kelengkapan administrasi.  selanjutnya, data yang dihimpun mencakup identifikasi kerusakan komponen rumah, pengukuran rumah eksisting, dokumentasi foto berkoordinat, serta verifikasi dokumen kependudukan. proses ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu. sejumlah kendala turut diidentifikasi, antara lain masih ditemukannya data by name by address (bnba) pada aplikasi sibaru yang tidak valid, rumah yang diusulkan ternyata telah layak huni, dokumen calon penerima yang belum lengkap, serta terbatasnya partisipasi aktif sebagian pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan. selain itu, dukungan pendanaan di luar apbn dan apbd, seperti melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (csr), dinilai masih perlu diperkuat guna mengoptimalkan pelaksanaan program.

Tag

• # pematangan pelaksanaan program bsps 2026
• # akurasi data
• # perbaikan data administrasi
• # 202 unit tidak lolos verifikasi
• # 970 unit lolos verifikasi
• # 1.172 unit verifikasi teknis
• # verifikasi bsps 2026
• # bsps tahun 2026
• # validitas data
• # lolos verifikasi

Share

• 
• 
• 
• 
•