Advertisement Google

Kolaborasi Pemprov dan Ketua DPD RI, 1.500 Rumah BSPS Siap Dibangun di Bengkulu

Reporter: Saprian utama |

Editor: Dedi Julizar |

Minggu , 22 Feb 2026 - 17:43

Ketua DPD RI H. Sultan Bachtiar Najamudin, S.Sos, M.Si saat menjadi narasumber pada kegiatan lingkungan, Minggu 22 Februari 2026. Sumber Foto: SAPRIAN/RKa --

"Nantinya rumah yang akan mendapatkan program ini ada syarat yang harus dipenuhi dan juga kualitas rumah yang akan dibangun juga telah memenuhi syarat konstruksi," Wahyono.

Ia juga berharap, rumah yang diberikan Bantuan BSPS ini tentunya menjadi harapan bersama untuk mencapai target pemerintah dalam Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, khususnya di Provinsi Bengkulu. Adapun besaran Bantuan yang akan diberikan nantinya adalah sebesar 20juta/rumah, yang akan dipergunakan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang.

“Ya, sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dan sesuai arahan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, agar BSPS menjadi bukti nyata pemerintah hadir untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui hunian yang layak, sehat, dan aman sehingga rumah tidak layak huni dapat ditangani dengan baik.” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Provinsi Bengkulu, Irsan Setiawan SH MH juga mengatakan Pemprov Bengkulu juga bakal memperoleh alokasi minimal 1.000 unit BSPS pada Tahun Anggaran 2026. Program ini akan disalurkan ke seluruh kabupaten dan kota yang ada di Bengkulu.

“Target Kementerian PKP, setiap kabupaten dan kota di Indonesia mendapatkan minimal 100 unit BSPS. Karena Bengkulu memiliki 10 kabupaten dan kota, maka total yang akan kita terima sebanyak seribu unit BSPS,” ujar Irsan.

Ia menambahkan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat, mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, serta mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat dan layak.

“Dengan adanya percepatan ini, kita berharap masyarakat Bengkulu bisa mendapatkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman,” ujarnya.

kolaborasi pemprov dan ketua dpd ri, 1.500 rumah bsps siap dibangun di bengkulu                             bengkulu - pemerintah provinsi bengkulu bersama ketua dpd ri h. sultan bachtiar najamudin, s.sos, m.si terus memperjuangkan program pemerintah pusat di provinsi bengkulu.
salah satu program yang didorong adalah bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) melalui kerja sama dengan kementerian perumahan dan kawasan permukiman.
untuk tahun 2026, pemprov bengkulu telah mengusulkan sebanyak 1.000 unit rumah melalui program bsps. kuota tersebut akan dibagi merata kepada 10 kabupaten/kota, masing-masing mendapatkan 100 unit rumah.
selain itu, ketua dpd ri, sultan bachtiar najamudin, juga turut memperjuangkan tambahan 500 unit rumah untuk provinsi bengkulu pada tahun 2026. dengan demikian, total usulan dan perjuangan program bsps untuk bengkulu mencapai 1.500 unit rumah.
“tahun ini kita sudah perjuangkan 500 bedah rumah untuk provinsi bengkulu dan itu nyata”  tegas sultan  setelah  diskusi green demokrasi indonesia bersama ajurnalis dan aktivis lingkungan.
 lebih lanjut, sultan juga menerangkan nantinya keluarga penerima manfaat akan di tentukan setelah melalui proses koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pihak balai pelaksana penyediaan perumahan sumatera iv.
"melalui sinergisitas dan kolaborasi antar lembaga,  program bsps sebanyak 500 unit rumah tidak layak huni yang akan dilaksanakan melalui program bsps pada tahun anggaran 2026 ini," lanjut sultan. 
selain itu, sultan menyampaikan kegiatan ini akan dilaksanakan oleh kementerian perumahan dan kawasan permukiman melalui balai pelaksana penyediaan perumahan sumatera iv, satuan kerja perumahan dan pengembangan kawasan permukiman provinsi bengkulu.
$program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) atau bedah rumah tahun 2026 menjadi fokus utama kementerian perumahan dan kawasan permukiman (pkp) dengan target signifikan, termasuk peningkatan kuota mencapai 400.000 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-indonesia," lanjut sultan.
adapun untuk pelaksanaan nantinya, menjurut nya lagi, program ini akan melibatkan masing-masing pemda terkait untuk pendataan terhadap usulan rtlh berdasarkan dtsen. aspirasi ini merupakan salah satu komitmen utk kemajuan provinsi bengkulu, untuk tahap awal di tahun 2026 ini kami mengajukan 500 unit, kemudian ditahun 2027 nanti kami akan mendorong untuk usulan sebanyak 3.000 unit rtlh di provinsi bengkulu.
 “ini bagian dari hasil perjuangan kita sebagai penerima amanaha dari rakyat, memang hasrus ada manfaatnya “ tegas nya .
pada kesempatan yang sama, plh. kepala balai pelaksana penyediaan perumahan sumatera iv, nurmala, st. mt melalui kepala satuan kerja penyediaan perumahan provinsi bengkulu, rinaldi, st mengatakan, program ini merupakan program strategis nasional (psn) tiga juta rumah, sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni yang ada di provinsi bengkulu. rabu (18/2).
“bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) ini adalah bentuk dukungan dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas atau pembangunan rumah dengan berswadaya dan berasaskan kegotong-royongan, inilah upaya kita membantu masyarakat di provinsi bengkulu mewujudkan rumah layak huni,” ucapnya.
disamping itu, pejabat pembuat komitmen (ppk) rumah swadaya dan pengembangan kawasan permukiman, ir. wahyono, sh, st, mh, me mengatakan, pemerintah pusat hadir untuk membantu meningkatkan kualitas rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni dengan mengacu pada syarat konstruksi bangunan yang baik. 
"nantinya rumah yang akan mendapatkan program ini ada syarat yang harus dipenuhi dan juga kualitas rumah yang akan dibangun juga telah memenuhi syarat konstruksi," wahyono.
ia juga berharap, rumah yang diberikan bantuan bsps ini tentunya menjadi harapan bersama untuk mencapai target pemerintah dalam penanganan rumah tidak layak huni, khususnya di provinsi bengkulu. adapun besaran bantuan yang akan diberikan nantinya adalah sebesar 20juta/rumah, yang akan dipergunakan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang.
“ya, sesuai instruksi presiden republik indonesia, bapak prabowo subianto dan sesuai arahan dari menteri perumahan dan kawasan permukiman maruarar sirait, agar bsps menjadi bukti nyata pemerintah hadir untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui hunian yang layak, sehat, dan aman sehingga rumah tidak layak huni dapat ditangani dengan baik.” ujarnya.
sebelumnya, kepala dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan (perkim) provinsi bengkulu, irsan setiawan sh mh juga mengatakan pemprov bengkulu juga bakal memperoleh alokasi minimal 1.000 unit bsps pada tahun anggaran 2026. program ini akan disalurkan ke seluruh kabupaten dan kota yang ada di bengkulu.
“target kementerian pkp, setiap kabupaten dan kota di indonesia mendapatkan minimal 100 unit bsps. karena bengkulu memiliki 10 kabupaten dan kota, maka total yang akan kita terima sebanyak seribu unit bsps,” ujar irsan.
ia menambahkan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat, mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, serta mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat dan layak.
“dengan adanya percepatan ini, kita berharap masyarakat bengkulu bisa mendapatkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman,” ujarnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Senin, 23 Februari 2026

Berita Terkini

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAE

Berita Terpopuler

Berita Pilihan