BENGKULU SELATAN (BS) - Sejak beberapa waktu terkahir, banyak informasi tidak mengenakkan mengenai dunia pendidikan di wilayah Kabupaten BS.
Terutama, mengenai kondisi gedung sekolah jenjang SD yang sudah banyak rusak dan tidak layak huni lagi. Seperti, di SDN 88 BS di Dusun Padang Lakaran Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya.
Beberapa waktu lalu, SDN tersebut dikabarkan sangat memperhatikan. Hal tersebut karena beberapa murid yang harus terpaksa setiap hari belajar di ruang kelas yang tanpa atap.
Menariknya, saat dimintai keterangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten BS justru mengaku, jika semuanya tidak lain karena masih terganjal anggaran.
Jika demikian, lantas Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah selama ini, digunakan untuk apa?
Kadis Dikbud Kabupaten BS Novianto, S.Sos, M.Si mengakui, jika lambatnya proses rehab gedung sekolah selama ini memang karena terganjal anggaran.
Salah satunya yakni, karena APBD Kabupaten BS setiap tahun sangat minim yang dikucurkan di bidang pendidikan. Sehingga, imbasnya banyak sekolah yang belum terjemah pembangunan.
BACA JUGA:PELUANG! PT YIMM Sedang Buka Loker Lulusan SMA, D3 dan S1 di Banyak Posisi
BACA JUGA:Loker Terbaru di Palembang Dibuka CV Jaya Sukses Bersama, Begini Syarat yang Diutamakan
Hal itu, menurut Kadis, bukan tanpa sebab, selain memang APBD BS hanya bertengger di angka Rp 1 Triliun setiap tahunnya.
Juga, kegunaan APBD tersebut memang banyak yang jauh lebih penting dan lebih urgent. Belum lagi belanja rutin yang memang selalu bengkak setiap tahunnya.
Makanya, selama ini pihaknya selalu mengandalkan dana yang digelontorkan dari pemerintah pusat yakni, DAK fisik dari Kemendikbudristek RI.
Kendati demikian, tidak semua sekolah bisa mendapatkan bantuan DAK tersebut. Hanya beberapa sekolah yang memang memenuhi kriteria saja.
Sehingga, wajar saja jika beberapa gedung sekolah secara kasat mata memang masih banyak fasilitas yang belum memadai.
"Iya, memang betul dan memang fakta di yang ada di lapangan. Belum lagi, jika harus pakai APBD, tentu tidak akan cukup karena anggarannya minim," ungkap Novianto.