Lanjutnya, ekonomi hijau merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045.
Kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDM) secara lebih efisien dan berkelanjutan.
Selain mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam istilah ekonomi hijau.
BACA JUGA:Kawasaki Luncurkan Motor Sport Desain Cangih, Simak Jenis dan Spesifikasi Terbarunya
Pemerintah daerah juga didorong mendukung program pembangunan nasional meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Pemerintah RI menargetkan tahun 2024 angka stunting turun menjadi 14 persen secara nasional.
Untuk itu koordinasi dan sinergitas seluruh jajaran mulai tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekan angka stunting di wilayah masing-masing.
Baik itu tentang kebijakan dan anggaran untuk perbaikan pola asuh dan lingkungan, penanganan kurang gizi dan anemia tepat sasaran kepada ibu dan anak.