BENGKULU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Susman Hadi menyatakan bahwa kekecewaan dengan pemerintah Provinsi saat ini terutama dalam bidang pembangunan.
Aksi meninggalkan ruang rapat terjadi saat sidang paripurna DPRD dengan Wakil Gubernur Bengkulu Mian pada Selasa 27 Mei 2025.
Susman Hadi menyoroti ketimpangan alokasi anggaran infrastruktur hasil efisiensi daerah yang dinilai tidak adil bagi Kabupaten Bengkulu Selatan.
“Bayangkan, dari efisiensi yang terkumpul sebesar lebih kurang Rp700 miliar, tepatnya Rp620 miliar yang dialokasikan untuk infrastruktur, Bengkulu Selatan hanya kebagian Rp2,2 miliar.
Itu sangat miris,” ungkap Susman setelah meninggalkan ruang sidang paripurna.
BACA JUGA:Kelangkaan BBM Semakin Parah, Dewan Minta Semua Pihak Bekerjasama
Susman juga menegaskan bahwa wilayah Bengkulu Selatan memiliki jalan provinsi sepanjang 137 kilometer, terbagi dalam enam ruas jalan.
Dari panjang tersebut, masih ada sekitar 36 kilometer jalan yang belum tersentuh pembangunan atau perbaikan.
“Dari 137 kilometer, 36 kilometer belum tersentuh. Itu mencakup lima ruas jalan. Kami heran, apa dasar pemerintah hanya memberikan Rp2,2 miliar? Apakah hanya berdasarkan perasaan?” kritiknya.
Menurutnya, kekecewaan ini muncul karena pihak DPRD tidak dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran.
Susman mengaku memahami bahwa kepala daerah mendapat kewenangan penuh sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri. Namun, secara etika, seharusnya ada diskusi dengan DPRD yang merupakan representasi rakyat.
BACA JUGA:Provinsi Bengkulu Krisis BBM, Eceran Tembus Rp 30 Ribu per Liter, Pemerintah Dipertanyakan
“Kalau DPRD tidak dilibatkan, pemerintah tidak akan tahu bagaimana penderitaan masyarakat kami. Ini menunjukkan bahwa fungsi penganggaran kami diabaikan. Bahkan fungsi pengawasan pun belum bisa berjalan maksimal karena belum ada realisasi anggaran,” tegasnya.
Lebih jauh, Susman meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu untuk merenungkan kondisi Bengkulu Selatan dan mempertimbangkan prinsip keadilan dalam pembangunan.
“Saya minta Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk mempertimbangkan asas pemerataan. Kalaupun ada sistem giliran, jangan sampai Bengkulu Selatan harus menunggu sampai lima tahun. Tolong pikirkan dan rasakan penderitaan masyarakat kami di Selatan,” tambahnya.