BENGKULU - Dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Diprediksi akan berdampak pada program strategis pertanian Provinsi Bengkulu tahun 2025.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu, M Rizon, S.Hut, M.Si mengatakan, dengan keluarnya Inpres ini, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) menjadi salah satu kementerian yang mengalami pemotongan anggaran. Karenanya, dia memprediksi juga berdampak pada program strategis pertanian Provinsi Bengkulu tahun ini.
Pada program strategis pertanian di Provinsi Bengkulu tahun 2025 ini. Seperti cetak sawah, perbaikan jaringan irigas dan optimasi lahan (Oplah) non-rawa. Berpotensi mengalami penyesuaian atau bahkan dihentikan akibat kebijakan tersebut.
“Telah sama-sama kita ketahui kalau Kementan terkena pemotongan anggaran. Jadi bisa saja berdampak dengan program yang telah dialokasikan. Tapi kita masih berkoordinasi,” kata M Rizon, Kamis 13 Februari 2025.
BACA JUGA:Rp 87 Miliar Anggaran Bengkulu Selatan Disedot Pusat, Dampak Efisiensi Anggaran Prabowo
BACA JUGA:Evaluasi Anggaran Pemda 2025, Sinkronkan Kebijakan dengan Visi Kepemimpinan Baru
Sebelumnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah program penting bagi sektor pertanian di Bengkulu, termasuk program cetak sawah seluas 2.200 hektare. Namun, dengan adanya efisiensi anggaran, kelanjutan program ini masih dalam tahap evaluasi.
“Kita kemarin dialokasikan untuk cetak sawah seluas 2.200 hektare. Namun dengan adanya pemotongan (efisiensi anggaran) ini, kami masih terus berkoordinasi untuk mengetahui apakah masih teralokasi. Mudah-mudahan masih terselesaikan,” ungkapnya.
Selain cetak sawah, program perbaikan jaringan irigasi dan optimasi lahan non-rawa juga berpotensi terdampak. Awalnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan 8.000 hektare jaringan irigasi dan 12.000 hektare optimasi lahan non-rawa.
"Termasuk optimasi lahan yang rencananya di angka 12 ribu hektare dan perbaikan irigasi yang rusak pada angka 8 ribu hektare yang dijanjikan juga berpotensi terdampak,” ujarnya.
Lebih jauh ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, pihaknya masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat mengenai dampak pemotongan anggaran terhadap program pertanian di Bengkulu.
“Kami masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait apa dampaknya terhadap pemotongan anggaran Kementan tersebut,” jelasnya.
Menurut M. Rizon, jika program tersebut tetap berjalan, tahap Survei Investigasi Desain (SID), yang merupakan bagian dari perencanaan teknis, seharusnya sudah dimulai pada Februari ini.
“Di Februari ini seharusnya sudah mulai SID, jika sudah dilakukan maka di bulan lima atau enam untuk konstruksinya seharusnya sudah jalan. Tapi kami masih koordinasi terus dan mudah-mudahan tetap dipertahankan,” pungkasnya. *