Makanya, dengan adanya kebijakan efisiensi dan penarikan anggaran ini sangat berpengaruh banyak dengan sektor pembangunan yang ada di daerah.
"Salah satunya pembangunan infrastruktur yang sebelumnya anggarannya sudah dialokasikan ke Dinas PUPR, itu terancam batal semua," jelas Ketua DPRD BS.
Perlu untuk diketahui pula, selain anggaran untuk pembangunan, alokasi anggaran untuk kebutuhan lain, seperti perjalanan dinas pejabat dan DPRD juga dipangkas.
Bahkan, anggaran untuk pembelian alat tulis kantor (ATK) juga dikurangi.
BACA JUGA:Pertapaan Para Wali! Menguak 7 Kisah Misteri Gunung Merbabu Provinsi Jawa Tengah
Sementara, untuk yang memang tidak tersentuh efisiensi anggaran ini hanya sektor kesehatan dan pendidikan.
Kendati demikian, Juli menegaskan, meskipun kebijakan efisiensi anggaran berdampak dengan daerah, dirinya mendukung langkah pemerintah pusat.
Mengingat, efisiensi anggaran bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran ke sektor yang lebih tentu jauh lebih bermanfaat.
"Kami mendukung kebijakan ini, asalkan memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat bangsa dan negara. Ibaratnya seperti ini, mungkin selama ini kita tersesat ke arah yang salah, ini momennya kembali ke jalur yang benar. Mudah-mudahan saja seperti itu," demikian Juli.