BENGKULU - Plt Gubernur Bengkulu Dr.H Rosjonsyah, S.IK, M.Si didampingi sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Provinsi Bengkulu, Kamis 12 Desember 2024. Kunker ini bertujuan memperkuat sinergi keduanya.
Menanggapi adanya Kunker Plt Gubernur Bengkulu ini. Kakanwil KemenkumHAM Bengkulu, Santosa, SH, MH mengatakan, pertemuan ini tidak hanya sebagai ajang silaturahmi.
Tapi juga untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Bengkulu dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Kakanwil Kemenkumham Bengkulu ini lalu mengungkapkan, tentang pentingnya sinergi yang erat antara instansi vertikal seperti Kemenkum dan pemerintah daerah. Hal ini diperlukan agar pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih optimal.
BACA JUGA:Kepala BKAD Haryadi Ditunjuk Jadi Plh Sekda, Plt Diusulkan ke Kemendagri
BACA JUGA:Kemendagri Bakal Surati Pemprov, Buntut Polemik Pj Sekda Lebong
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat terus bersinergi untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan hukum di daerah. Dukungan penuh dari pemerintah daerah sangat kami butuhkan untuk menjalankan tugas dengan lebih efektif,” ungkap Santosa.
Sementara itu, Plt Gubernur Bengkulu, Dr.H Rosjonsyah,S.IK, M.Si menyambut baik harapan tersebut. Dia lalu menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja nyata Kanwil KemenkumHAM Bengkulu yang terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.
Salah satunya melalui program pengukuhan Kelurahan dan Desa Sadar Hukum, yang beberapa waktu lalu di Balai Semarak.
“Kami sangat mengapresiasi peran Kanwil Kemenkum Bengkulu beserta jajaran yang selama ini menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sinergitas. Pemerintah Provinsi Bengkulu siap mendukung penuh dan bekerja sama untuk memastikan berbagai program yang dijalankan dapat mencapai sasaran dengan maksimal,” ujar Rosjonsyah.
Lebih lanjut, Rosjonsyah menegaskan, pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk menghadapi tantangan hukum, sosial, dan administrasi yang semakin kompleks di masyarakat.
Menurutnya, kunjungan ini juga menjadi momen strategis untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus menyelaraskan program prioritas.
“Melalui silaturahmi ini, kami berharap kolaborasi yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan. Kami optimis, dengan kerja sama yang baik, pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan, termasuk dalam mendukung penyelesaian berbagai isu strategis di daerah,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas transformasi kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM yang kini menjadi satu Kementerian Koordinator, yaitu Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yang membawahi tiga kementerian baru.