Ia menekankan bahwa hadiah yang ditawarkan Musk menjadi bukti niat tersebut, dan hal ini berpotensi berimplikasi pada hukum pemilu.
BACA JUGA:Pasar Kripto Melemah, Bitcoin Turun Sementara Saham Teknologi Menguat
BACA JUGA:Identitas Satoshi Nakamoto Terungkap, Peter Todd Dituduh Sebagai Pencipta Bitcoin
Rick Hasen, seorang pakar hukum pemilu dari Fakultas Hukum UCLA, mengutuk inisiatif ini sebagai "pembelian suara ilegal".
Ia merujuk pada panduan Departemen Kehakiman mengenai kejahatan pemilu, yang secara tegas menyatakan bahwa menawarkan peluang undian untuk mendorong pendaftaran pemilih adalah ilegal.
Dikutip dari detik.com, sejak pengumuman tersebut, Musk telah memberikan cek raksasa kepada dua pemenang undian, yang keduanya adalah pendukung Trump.
Tindakan ini semakin memperjelas bahwa Musk bertujuan untuk menggalang dukungan di negara-negara bagian yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan presiden mendatang.
Sementara peluang untuk menuntut Musk mungkin kecil, reaksi dari kalangan akademisi dan praktisi hukum menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap potensi dampak dari kampanye yang mengandalkan insentif finansial untuk mendorong partisipasi pemilih.
Dengan latar belakang hukum yang ketat, tindakan Musk dapat membuka perdebatan lebih lanjut tentang etika dan legalitas dalam proses pemilihan umum di AS.
Sebagai hasilnya, rencana Musk untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui undian hadiah kini menjadi sorotan utama, tidak hanya karena skala tawaran yang ambisius, tetapi juga karena implikasi hukum yang menyertainya.
Para ahli hukum akan terus memantau perkembangan ini menjelang pemilihan yang akan datang, dengan harapan bahwa integritas pemilu tetap terjaga. ***