RADAR KAUR – Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Jika terpilih sebagai Presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Kami sudah sampaikan berkali-kali, bahwa itu akan kami review ulang. Memastikan bahwa prinsip keadilan muncul di dalam undang-undang ketenagakerjaan kita," kata Anies dalam uji gagasan di Universitas Bina Bangsa Serang Banten, yang dikutip disway.id, Kamis 21 Desember 2023.
Anies menceritakan, pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Dengan upaya menerapkan kebijakan yang berlandaskan pada keadilan.
Pada saat itu, dia tidak berhasil menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022. karena tak ada regulasi yang berkeadilan.
"Di Jakarta saya merasakan persis. Setahun sebelum saya turun, saya mengambil keputusan yang berbeda dengan apa yang menjadi aturan baru," ujar Anies.
Dia menuturkan, keputusannya yang berbeda saat itu membuatnya dituntut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Padahal, besaran yang ia putuskan saat itu lebih besar dari hitungan UMP sesuai regulasi dari pemerintah pusat.
"Ketika kita mengambil keputusan yang berbeda itu saya dituntut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kenapa? Karena menurut saya pengaturan UMP tidak mencerminkan prinsip keadilan," sambungnya.
Saat itu, Anies memutuskan UMP DKI Jakarta 2022 naik 5,1 persen. Namun kemudian, langkah ini gagal yang menyebabkan UMP 2022 hanya naik 0,85 persen.
"UMP-nya naik hanya 0,8 persen. Padahal kondisi ekonominya sudah lebih baik. Harusnya diatas 3 persen, bukan malah jadi 0,8 persen. Kalau 0,8 persen itu kira-kira Rp 30.000. Kenaikan itu bisa buat apa coba. Harusnya itu sekitar Rp 400 ribu rupiah harusnya," kata Anies.
Dengan pengalaman tersebut, Anies terdorong dan menjanjikan bakal mengkaji ulang UU Ciptaker jika terpilih sebagai presiden.
"Insya Allah itu yang akan kita kerjakan," pungkasnya. (*/tik)