Dalam upaya untuk menghilangkan jejak PKI dari sejarah. Pemerintah Orde Baru mengontrol narasi yang berkembang.
Pendidikan tentang peristiwa ini sering kali dibatasi, dan pengajaran mengenai ideologi komunis dihapus dari kurikulum.
Buku-buku yang membahas PKI dan tragedi 1965 dilarang, sehingga generasi muda tidak mendapatkan pemahaman yang utuh tentang sejarah bangsa.
Kekejaman yang terjadi juga diwarnai oleh tindakan diskriminasi yang berkepanjangan.
Keluarga-keluarga yang teridentifikasi sebagai anggota PKI sering kali mengalami stigma sosial dan kesulitan dalam mengakses layanan publik.
BACA JUGA:Jangan Lupakan Sejarah Kekejaman PKI, Bikin Luka yang Membekas di Tengah Masyarakat
Banyak dari mereka yang kehilangan hak-hak dasar, termasuk pendidikan dan pekerjaan, akibat label yang diberikan kepada mereka sebagai "komunis."
Hingga saat ini, perdebatan tentang tragedi 1965 terus berlanjut.
Beberapa kalangan meminta pengakuan dan keadilan bagi para korban, serta peninjauan kembali terhadap narasi resmi yang dibangun oleh pemerintah.
Inisiatif untuk mendokumentasikan pengalaman para penyintas dan memperjuangkan hak asasi manusia terus dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil.
Namun, upaya ini sering kali dihadapkan pada tantangan dari pihak-pihak yang berusaha mempertahankan narasi dominan.
BACA JUGA:5 Perbedaan Pemberantokan PKI Madiun dan G30SPKI Jarang Diketahui, Ini Penjelasannya
Selain itu, dialog antar generasi menjadi sangat penting. Masyarakat mulai membuka diskusi tentang peristiwa ini, berusaha untuk memahami dampak dari kekejaman tersebut dan mencegah terulangnya sejarah kelam.
Kegiatan seminar, penelitian, dan penerbitan buku tentang tragedi 1965 menunjukkan bahwa ada keinginan untuk mengakui dan menghadapi masa lalu dengan jujur.
Kilas balik kekejaman PKI dan tragedi 1965 menuntut kita untuk tidak melupakan sejarah.
Memahami peristiwa ini adalah langkah penting untuk membangun masa depan yang lebih baik dan damai bagi semua warga negara Indonesia.