Rp 71 Miliar DAK non-Fisik Kaur Belum Terealisasi

BENGKULU - Sejak awal Januari hingga awal April di tahun 2024. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Bengkulu mencapai Rp 262,63 Miliar (M), dari total pagu dana Rp 1,43 Triliun yang disiapkan Pemerintah Pusat.

Sedang di Kabupaten Kaur, baru terserap 16,99 M dari Rp 88,23 M yang disiapkan. Sehingga dana yang belum terealisasi adalah Rp 71,24 M.

Ini diketahui dari hasil catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah (Kanwil) Bengkulu.

Kepala Kanwil DJPb Bengkulu Bayu Andy Prasetya menjabarkan realisasi penyaluran DAK Non Fisik di Bengkulu.

BACA JUGA:Hanya Pejabat Ini Boleh Pakai Mobnas untuk Mudik! Kadis, Sekretaris, Camat dan Kabag Dilarang

Untuk realisasi Provinsi Bengkulu sebesar Rp 69,24 M dari pagu Rp 312,98 M. Kabupaten Bengkulu Utara yaitu Rp 27,34 M dari pagu Rp 167,20 M.

Kemudian, Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp 17,23 M dengan pagu Rp 109,89 M. Kabupaten Rejang Lebong yaitu Rp 21,45 M dari pagu Rp 137,48 M.

Kabupaten Seluma sebesar Rp 17,27 M dari pagu Rp 120,70 M. Kabupaten Kaur Rp 16,99 M dari pagu Rp 88,23 M. Kabupaten Kabupaten Mukomuko sebesar Rp 17,75 M dari pagu Rp 105,52 M.

BACA JUGA:13 Siswa Lulus SNBP, SMAN 4 Kaur Gelar Syukuran Sekaligus Perpisahan

BACA JUGA:Dibanding Januari dan Februari, Serangan DBD di Tanjung Kemuning Menurun

Selanjutnya, Kabupaten Lebong mencapai Rp 14,04 M dari pagu Rp 66,89 M. Kabupaten Kepahiang yaitu Rp 11,94 M dari pagu Rp 79,63 M.

Kabupaten Bengkulu Tengah Rp 11,55 M dari pagu Rp 88,08 M. Terakhir, Kota Bengkulu  Rp 37,77 M dari pagu yang disediakan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 161,94 M.

"Realisasi penyaluran DAK Non Fisik di Provinsi Bengkulu terus meningkat mencapai pagu yang disediakan oleh pemerintah sebesar Rp1,43 triliun," kata Bayu Andy pada awak media, Senin 8 April 2024.

Lanjutnya, meskipun terus terjadi peningkatan pemanfaatan DAK Non Fisik. DJPb Bengkulu terus melakukan sosialisasi sekaligus mengingatkan seluruh Oranisasi Perangkat Daerah (OPD).