Hasto Kristiyanto Tegaskan, PDIP Siap Menjadi Oposisi

RADAR KAUR BACAKORAN.CO - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI Perjuangan siap menjadi oposisi pemerintah di periode mendatang, Kamis, 15 Februari 2024.

Ini disampaikan menyusul hasil hitung cepat atau quick count yang mencatat keunggulan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

BACA JUGA:UPTD-PPA Akan Dampingi Korban Mendapatkan Kekerasan, Begini Pernyataan Kadis DP2KBP3A

Mengutip dari cnnindonesia.com, Hasto menuturkan PDI Perjuangan punya pengalaman panjang sebagai oposisi, usai Pemilu 2004 dan 2009.

"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi. Karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto.

Ia mengatakan, partai politik oposisi penting untuk menjalankan fungsi check and balances terhadap jalannya pemerintahan.

BACA JUGA:Sejarah Desa Selika, Ternyata Awalnya Merupakan “Talang”

Menurut Hasto, berkaca dari dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.

Ia pun mengatakan, PDI Perjuangan siap berjuang baik lewat fraksi partai di parlemen, maupun di partai secara institusi.

"Karena apapun yang terjadi dalam dinamika politik nasional, kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat," kata dia.

BACA JUGA:Atasi Desa Rawan Bencana Bisa Gunakan DD, Begini Penjelasan TA

Lebih lanjut, Hasto mengaku PDI Perjuangan tak akan diam dengan sejumlah dugaan kecurangan selama proses pemilihan kemarin.

Dia menyoroti pemilih di luar negeri yang kesulitan mencoblos karena teknis administratif. Hasto yakin, dugaan kecurangan selama pemilihan terjadi mulai dari hulu hingga hilir.

"Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun,” katanya.