Warga Boleh Kampanye Kotak Kosong, Ini Penjelasan Ketua KPU RI

KORANRADARKAUR.ID- Dengan banyaknya daerah memilki Pasangan Calon (Paslon) tunggal di Pilkada 2024. Saat ini bermunculan masyarakat akan melakukan ajakan atau kampanye untuk memenangkan kotak kosong.

Ini menjadi perdebatan dikalangan masyarakat apakah boleh kampanye atau mengajak warga memilih kotak kosong di Pilkada 2024 nantinya.

Ketua KPU RI Mochamad Afifudin mengatakan,  pihaknya tidak bisa melarang tiap keberpihakan masyarakat dalam pemilu.

KPU juga tidak bisa melarang apabila  ada pihak yang mendukung  Paslon melawan kotak kosong di Pilkada 2024. 

Karene keberpihakan orang  boleh-boleh saja maupun menentukan pilihan.  KPU akan fokus menjaga tiap orang yang mempunyai hak memilih bisa menggunakan hak pilihnya  di Pilkada 2024. 

BACA JUGA:Ditetapkan Tersangka, 2 Pelaku Tragedi Berdarah Sebabkan Korban MD Terancam 15 Tahun Penjara

BACA JUGA:SDN 58 Kaur Jumat Berinfaq, Kembangkan Karakter Murid

Sedangkan dari data yang ada di KPU RI saat ini jumlah daerah yang memiliki Paslon  tunggal sebanyak 41 daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tentu apabila kotak kosong menang di Pilkada 2024 sesuai aturan kepala daerah akan dijabat oleh pejabat sementara kepala daerah. Agar proses PJ tersebut tidak lama maka KPU RI dan DPR-RI telah sepakat akan merevisi PKPU yang mengatur tentang Pilkada ulang di tahun 2025.

Saat ini daerah yang memiliki Paslon tunggal atau kotak kosong sudah menyuarakan akan melakukan kampanye mengajak masyarakat untuk memilih kotak kosong, slah satu daerah yang telah membuat kesepakatan  di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur akan kampanye  atau mendukung kotak kosong di Pilkada 2024. Ini bentuk protes masyarakat terhadap demokrasi yang ada di wilayah tersebut.

Koordinator relawan Kotak Kosong trenggalek Ali Maskur mengatakan,  Pilkada  dengan calon tunggal dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi.

Sehingga untuk memenangkan calon tunggal sengaja dilakukan agar demokrasi berjalan lebih baik dan lebih dinamis.  Keberadaan calon tunggal di trenggalek merupakan kali pertama terjadi sejak bergulirnya Pilkada di wilayah ini. 

Pilkada  tanpa lawan dinilai hanya akan membawa kemunduran bagi suatu daerah. Masyarakat berkeinginan demokrasi semakin maju dan berkembang, sehingga dengan adanya calon tunggal, merasa demokrasi trenggalek mundur.

Untuk itu ia bersama relawan akan bahau membahu dalam melawan calon tunggal di daerahnya yang juga kandidat dari Petahana.*