Ssst! Replanting Belum Kelar, Kejari BS Mulai Lirik Dugaan Kasus Korupsi di PT ABS

KORUPSI : Kajari BS Nurul Hidayah, SH BS saat menjelaskan mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang ada di lingkungan PT ABS, Senin 22 Juli 2024. Sumber foto: ROHIDI/RKa --

BENGKULU SELATAN (BS) - Belum kelar dugaan korupsi anggaran Program Replanting alias peremajaan kelapa sawit yang diduga dilakukan oleh Kelompok Tani (Poktan) di wilayah Kecamatan Pino Raya.

Kali ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten BS mulai melirik kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipidkor) yang diduga dilakukan oleh PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) di Kecamatan Pino Raya.

Kajari BS Nurul Hidayah, SH, MH melalu Kasi Pidsus Dafit Riadi, SH saat dikonfirmasi Radar Kaur (RKa), Senin 22 Juli 2024 membenarkan adanya informasi tersebut.

Hanya saja, sambung Dafit, sejauh ini pihaknya baru sebatas melakukan Pengumpulan Data (Puldata) awal, mengenai adanya dugaan tindak pindana korupsi tersebut.

BACA JUGA:Sambut Hari Kemerdekaan, Tanjung Kemuning Turnamen Bola Kaki PKK

"Oh ABS, kita masih pengumpulan data ya kalau itu (dugaan korupsi, red)," ungkap Dafit.

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai dugaan korupsi tentang apa yang tengah dilirik tersebut, Kasi Pidsus belum mau berkomentar lebih jauh.

Yang jelas, Kasi mengklaim jika sampai saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data sebagai bukti awal.

Terutama, mengenai dugaan korupsinya benar atau tidak.

BACA JUGA:Karena Gratis, Kebijakan Lahan BBUP Nasal Dikelola Pihak Ketiga Jadi Sorotan

"Sampai saat ini kita masih berusaha menemukan alat bukti awal ya. Sampai sekarang kita belum memutuskan apakah ada dugaan tindak pidana korupsi atau belum," tegas Kasi Pidsus.

Kendati demikian, Dafit memastikan jika pihaknya akan terus melanjutkan dan menelusuri alat bukti data mengenai kasus yang satu ini.

Apalagi, masih lanjut Dafit, dugaan tindak pindana korupsi yang ada di lingkungan PT ABS ini merupakan laporan langsung dari masyarakat.

"Ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Laporan awalnya di Seksi Inteleijen dan diteruskan ke Pidsus. Laporan masuk sejak 3 bulan lalu," pungkas Dafit.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan