Politik Uang Kian Sulit Diawasi, Kenapa?

KAUR TENGAH - Transaksi keuangan kini tak hanya dilakukan secara manual. Namun telah berkembang menerapkan sistem digital yang bisa dilakukan lewat genggaman saja. Salah satu dampak negatif yang timbul seperti kemungkinan praktik politik uang, dalam Pemilu Serentak tahun 2023.

Anggota BPD Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah, Zailan menilai, kemungkinan penggunaan mobile banking hingga e-money dan e-wallet dalam penerapan politik uang.

Menuntut Bawaslu hingga Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) kerja ekstra melakukan pengawasan. Terlebih transaksi digital ini memiliki tingkat keprivasian yang tinggi. Sehingga berdampak sulitnya melakukan pelacakan.

"Penyalahgunaan teknologi juga perlu diantisipasi oleh pemerintah dan pengawas pemilu terkait praktek politik uang di tahun politik 2023 dan 2024. Saya menilai ada potensi politik uang menggunakan e-money dan e-wallet ataupun transfer mobile banking," ungkap Zailan, Kamis (7/12).

Di tempat terpisah, Ketua Panwascam Kaur Tengah Sirat Lian, S.Pd mengatakan, berharap masyarakat semakin sadar buruknya praktik politik uang. Dia menilai salah satu dampak yang muncul adalah memunculkan pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan. Bukan pada masyarakat yang memilihnya. 

"Sabab, dia merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang keluar dalam kampanye. Karenanya, mari tolak praktik politik uang," tandasnya. (yie)