Penertiban Pelanggar Perda di Bengkulu Selatan Sulit Dilakukan, Erwin: Harus Ada Solusi

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Dedi Julizar |

Minggu , 11 Feb 2024 - 21:26

PIMPIN: Kadis Satpol-PP dan Damkar BS Erwin Muchsin, S.Sos saat memimpin penertiban pedagang kaki lima di kawasan Kota Manna, belum lama ini.ROHIDI/RKa--

Contoh lainnya, lanjut Kadis, jika harus menertibkan para pelanggar Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Maka, disini harus ikut andil Dinas Kesehatan (Dinkes) selaku penanggungjawab Perda.

Lalu, penertiban para pelanggar Perda tentang Baliho dan Reklame. Maka, hal itu harus sinergitas antara Satpol-PP dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Selanjutnya, penertiban pelanggar Perda tentan sampah. Maka yang harus andil yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) selaku OPD teknis.

Berikutnya, penertiban pelanggar Perda tentang larangan penangkapan ipun alias bayi ikan maka harus didasari dengan keikutsertaan Dinas Perikanan selaku OPD pengelola Perda.

"Intinya selama ini masih kuang sinergitas dan koordinasi antara OPD pengelola Perda dengan Satpol-PP selaku OPD penegak," beber Kadis.

Tugas Satpol-PP hanyalah eksekusi setelah dinyatakan melanggar oleh OPD pemangku Perda yang ada. Kalau tidak ada laporan tentang pelanggaran, maka pihaknya tidak bisa melakukan penertiban.

penertiban pelanggar perda di bengkulu selatan sulit dilakukan, erwin: harus ada solusi                            bengkulu selatan (bs) - setiap pemerintah daerah pastinya memiliki perda masing-masing yang dijalankan dan dikelola oleh opd teknis, termasuk pemkab bs.
hanya saja, selama ini masih banyak yang kurang memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan perda. begitupun dengan penertiban pelanggar perda juga masih banyak yang salah presepsi.
sehingga, tidak jarang meskipun sudah ada perda, namun justru penindakan tidak pernah dilakukan bagi pelanggar.
menanggapi hal tersebut, kadis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran (satpol-pp dan damkar) bs erwin muchsin, s.sos mengaku, alasan sulit dilakukan penertiban pelanggar perda karena kurangnya sinergitas dan koordinasi.
baca juga:jangan ketinggalan! ada seleksi cpns dan pppk khusus dokter, bidan hingga perawat, cek disni formasinya
baca juga:bikin geram! bandit kelas teri beraksi, inilah yang jadi incaran pencuriannya
utamanya, minim koordinasi antara opd pengelola perda dengan satpol-pp selaku penegak perda.
menurut erwin, penertiban pelanggar perda tersebut tidak bisa serta merta bisa dilakukan langsung oleh opd penegak. semunya harus melalui prosedur yang ada.
"opd penegak seperti satpol-pp melakukan penertiban pelanggar harus berdasarkan dari permintaan oleh opd yang menangui perda," tegas erwin.
seperti contohnya, jika mau menertibkan para pelanggar perda tentang pedagang kaki lima (pkl). maka, yang seharusnya turun langsung bersama satpol-pp yakni dinas perdagangan.
baca juga:678 m islam masuk ke china, simak sejarahnya
baca juga:pemprov bengkulu dukung finalis putri indonesia 2024 asal bengkulu, begini penjelasan kadis pora
karena, merekalah yang mengetahui batas-batas pelanggaran perda tersebut. selain itu, dinas pedagangan juga harus mencairkan solusi setelah diterbitkan, pedagang tersebut harus dipindahkan ke mana.
"kalau kita melakukan penertiban para pedagang yang berada pasar atau pkl lainnya. kan tidak mungkin kita harus mengusir pedagang ataupun menertibkan tanpa solusi. oleh karena itu, dalam hal ini dians perdagangan yang harus ikut serta," jelas erwin.
contoh lainnya, lanjut kadis, jika harus menertibkan para pelanggar perda tentang kawasan tanpa rokok (ktr). maka, disini harus ikut andil dinas kesehatan (dinkes) selaku penanggungjawab perda.
lalu, penertiban para pelanggar perda tentang baliho dan reklame. maka, hal itu harus sinergitas antara satpol-pp dan badan pendapatan daerah (bapenda).
baca juga:pemprov bengkulu dukung finalis putri indonesia 2024 asal bengkulu, begini penjelasan kadis pora
baca juga:hari ini, kpu kaur salurkan logistik ke-31 tps sulit, di sini lokasinya
selanjutnya, penertiban pelanggar perda tentan sampah. maka yang harus andil yakni dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) selaku opd teknis.
berikutnya, penertiban pelanggar perda tentang larangan penangkapan ipun alias bayi ikan maka harus didasari dengan keikutsertaan dinas perikanan selaku opd pengelola perda.
"intinya selama ini masih kuang sinergitas dan koordinasi antara opd pengelola perda dengan satpol-pp selaku opd penegak," beber kadis.
tugas satpol-pp hanyalah eksekusi setelah dinyatakan melanggar oleh opd pemangku perda yang ada. kalau tidak ada laporan tentang pelanggaran, maka pihaknya tidak bisa melakukan penertiban.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Senin 12 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan