PANTAS JADI REBUTAN! Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Bengkulu Selatan Sebulan

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Dedi Julizar |

Rabu , 07 Feb 2024 - 18:37

ROHIDI/RKa MEGAH: Gedung DPRD di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna, Rabu 7 Februari 2024.--

pantas jadi rebutan! ternyata segini gaji dan  tunjangan anggota dprd bengkulu selatan sebulan                            bengkulu selatan (bs) - sudah jadi rahasia umum jika menjadi seorang anggota dewan baik ri, provinsi maupun kabupaten merupakan impian semua orang, termasuk masyarakat di kabupaten bs.
sebab, selain membuat status sosial naik, gelar sebagai seorang pejabat negara menjadi sensasi tersendiri di tengah masyarakat. bahkan dengan menjadi anggota dewan bisa menjamin perekonomian pribadi naik.
hal tersebut lantaran, setiap anggota dewan akan menerima penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan yang bikin terkejut. belum lagi ditambah uang saku perjalanan dinas.
baca juga:ternak masih jadi momok, ini cara petani di kaur lindungi tanaman
sehingga, tidak heran jika kedudukan anggota dewan jadi rebutan semua orang. bahkan, pada pemilihan legislatif (pileg) tahun 2024 ini, ada 315 orang calon yang memperebutkan 25 kursi anggota dprd kabupaten bs.
berdasarkan data yang diperoleh radar kaur (rka), rabu 7 februari 2024. setiap anggota dprd kabupaten bs memiliki penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan sekitar rp 40 juta dalam setiap bulannya.
dari total tersebut, rinciannya bersumber dari beberapa bagian. diantaranya, gaji pokok atau uang representasi sebesar rp 1,5 juta untuk anggota, lalu rp 1,6 juta untuk wakil ketua dan rp 2,1 juta untuk ketua dprd.
baca juga:harga cabai hingga beras di kaur naik, berikut harga terbarunya
bukan hanya itu, setiap anggota dewan juga menerima tunjangan yang jauh lebih besar dari gaji pokonya. rinciannya, tunjangan transportasi rp 18 juta sebulan dan tunjangan perumahan rp 12 juta sebulan.
selain itu, anggota dewan juga mendapatkan tunjangan komunikasi atau insentif rp 6 juta sebulan dan tunjangan jabatan rp 2,2 juta - rp 3 juta sebulan.
lebih menggiurkan lagi, anggota dprd kabupaten bs juga menerima  tunjangan beras dan tunjangan keluarga. besarannya setara dengan tunjangan pns pada umumnya.
perlu diketahui, khusus untuk ketua dan wakil ketua dprd tidak mendapat tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
hak itu karena mereka telah mendapat fasilitas berupa rumah dinas dan kendaraan dinas. tapi mereka disediakan biaya untuk makan dan minum setiap bulannya.
sehingga, jika ditotalkan penghasilan anggota dewan setiap bulannya dari gaji dan tunjangan mencapai rp 40 juta.
bahkan, jika dihitung dari penghasil tersebut, maka setiap anggota dprd kabupaten bs bisa mengantongi penghasilan rp 2,4 miliar selama lima tahun mengabdi sebagai wakil rakyat.
baca juga:caleg wajib patuh! ini warning pengawas pemilu jelang masa kampanye berakhir
belum lagi, ditambah dengan pemasukan lain sebagai anggota dewan yakni uang saku saat melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.
artinya dalam satu periode mengabdi, para wakil rakyat bisa mengantongi penghasilan berkisar rp 3 miliar, sungguh angka yang sangat menggiurkan.
lalu, benarkah karena hal tersebutlah sehingga ratusan orang masyarakat di kabupaten bs berlomba-lomba untuk mencalonkan diri sebagai anggota dprd.
serta, benarkah karena itu juga yang menjadikan harga pasaran suara masyarakat ketika pemilu pun cukup mahal?
jawabannya, jika mengkaji dari penghasilan seorang anggota dewan, sudah sangat wajar jika para calon legislatif (caleg) berani menghamburkan uang saat proses pemilu.
baca juga:jangan-jangan anda asam urat! ini gejala pada tangan yang perlu kita ketahui
seperti contohnya, suara untuk dprd tingkat kabupaten dibandrol dengan tarif yang paling mahal. kemudian, disusul dprd tingkat provinsi, terkahir dpd ri dan dpr ri.
berdasarkan rka di lapangan dan dari sumber tepercaya, untuk tarif suara dprd kabupaten dari mulai rp 150 ribu, rp 200 ribu sampai rp 300 ribu/satu suara.
sedangkan, untuk tarif dprd provinsi dibandrol mulai dari rp 50 ribu, rp 75 ribu sampai dengan rp 100 ribu per satu suara.
sementara, untuk tarif terkecil yakni ada di kalangan calon dpd ri dan dpr ri. untuk tarif harga suara tingkat nasional ini hanya dibandrol mulai dari rp 20 sampai rp 25 ribu saja/suara.
eko utumo (36) warga kecamatan kota manna mengakui, jika pemilih pun juga sadar dengan hal tersebut. sehingga, mereka sengaja memasang tarif mahal untuk satu suara.
baca juga:tolak lupa kematian massal kpps 2019! dinkes bengkulu selatan pastikan jamin kesehatan kpps 2024
bahkan, tidak sedikit masyarakat selaku pemilih berpikiran kalau pemilu menjadi momentum untuk mendapatkan uang dari para calon wakil di parlemen.
sebab, alasan masyarakat saat calon sudah terpilih. para wakil rakyat sering lupa dengan pemilih. bahkan, janji yang pernah disampaikan juga dianggap angin lalu.
"sudah lumrah di kalangan masyarakat, jima saat-saat pemilu inilah saatnya untuk mendapat imbalan dari caleg. soalnya, setelah terpilih mereka pasti lupa dengan janji manisnya," kata eko.
baca juga:mui minta perkara ayah garap anak kandung dibuka secara umum, ketua: pelaku wajar di hukuman mati
menanggapi isu isu politik uang yang kencang berembus menjelang hari pemungutan suara ini ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten bs sahran, se melalui komisioner koordinator divisi hpph m. arif hidayat, s.pd.i angkat bicara.
arif menegaskan, jika seluruh jajaran bawaslu dipastikan intens melakukan pemantauan. mereka akan menindak tegas siapa saja yang terbukti melakukan politik uang. baik pemberi maupun penerima uang politik.
"kami terus mengawasi untuk mencegah terjadinya politik uang. kalau ada yang tertangkap dan terbukti, tentu akan ditindak tegas sesuai aturan yang ada," pungkas arif.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Kamis 8 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan