Penerimaan ZIS ASN Kaur Menurun, Ketua Baznas Harapka Dukungan Pemda

BINTUHAN – Penerimaan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) ASN Kaur menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur, penurunan ini mulai terlihat sejak tahun 2022 dan terus berlanjut hingga tahun 2024.

Ketua Baznas Kabupaten Kaur H Muhammad Nasir, M.Pd mengungkapkan, pada tahun 2021 pihaknya masih mampu mengumpulkan dana ZIS dari kalangan ASN hingga mencapai Rp 1 miliar.

Namun pada tahun 2022, angka tersebut menurun Rp 800 juta. Terjadi penurunan ZIS ASN Rp 200 juta, penurunan terus berlanjut hingga tahun 2023. Pada tahun 2024 BAZNAS Kaur hanya menerima sekitar Rp 700 juta dari ZIS ASN.

BACA JUGA:BAZNAS Kaur Salurkan Santunan untuk Korban Banjir di Desa Air Kering 2

“Ya, benar sekali. Tahun ini ZIS yang kami terima dari ASN di Pemerintah Kabupaten Kaur mengalami penurunan yang cukup drastis. Sebenarnya penurunan ini sudah mulai terjadi sejak tahun 2022 lalu,” ujar Muhammad Nasir.

Dia menjelaskan, salah satu penyebab utama menurunnya kesadaran ASN dalam menunaikan zakat adalah minimnya perhatian dari kepala daerah terhadap kewajiban ZIS.

Padahal, dana ZIS yang dihimpun sangat penting untuk mendukung berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat yang digulirkan oleh BAZNAS Kaur.

Untuk itu, Muhammad Nasir berharap di masa kepemimpinan Bupati Gusril Pausi dan Wakil Bupati Abdul Hamid, perhatian terhadap kewajiban zakat dapat ditingkatkan kembali.

BACA JUGA:BAZNAS Kaur untuk Pembangunan Daerah yang Berkemajuan dan Berdaya Saing

Khususnya untuk kalangan ASN. Dia juga menegaskan bahwa pembayaran zakat mal hanya berlaku bagi ASN yang memiliki penghasilan minimal Rp 6 juta per bulan, dengan besaran zakat sebesar 2,5 persen dari total gaji yang diterima.

“Makanya kami sangat berharap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saat ini bisa mendorong kembali kesadaran ASN untuk berzakat,” tambahnya.

Perlu diketahui, dana yang dihimpun Baznas Kabupaten Kaur tidak hanya disalurkan kepada masyarakat kurang mampu, namun juga digunakan untuk mendanai berbagai program sosial.

Di antaranya adalah bantuan pendidikan, modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), santunan kesehatan, bantuan korban kebakaran, hingga program bedah rumah tidak layak huni.