Sambangi BPK Perwakilan Bengkulu, Helmi Bahas RSUD M Yunus

BENGKULU – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyambangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu pada Rabu, 11 Maret 2025.

Kedatangan Helmi ini Curhat tentang komitmennya untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis termasuk Rumah Sakit M. Yunus.

Dalam kunjungan yang diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Bengkulu, Arif Agus. Helmi mengatakan RSUD dr. M. Yunus, sebagai pusat layanan kesehatan utama di Bengkulu harus dirasakan langsung masyarakat.

“Setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Dengan pengawasan yang baik, layanan di OPD teknis, khususnya RSUD M. Yunus bisa lebih optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Helmi Hasan.

Helmi juga menyoroti RSUD M. Yunus sebagai rujukan pertama layanan kesehatan Provinsi Bengkulu, maka memegang peran krusial dalam  kesehatan masyarakat. 

BACA JUGA:Audiensi dengan Direksi Bank Bengkulu, Helmi Hasan Minta Hentikan Tradisi

BACA JUGA:KPU Gelar Rekapitulasi Pilgub Bengkulu, Helmi-Mian Menang! Ini Jumlah Golputnya

"Pentingnya pengelolaan anggaran yang baik agar layanan kesehatan semakin maksimal dan tepat sasaran," kata Helmi.

Lebih lanjut, Helmi Hasan menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan program “Bantu Rakyat”, yang bertujuan memastikan kehadiran pemerintah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

“Tidak boleh ada rakyat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan atau kebutuhan dasar lainnya. Bantu Rakyat bukan sekadar slogan, tetapi semangat kerja yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPK Perwakilan Bengkulu, Arif Agus, menyambut baik inisiatif gubernur dan menegaskan komitmennya untuk menjalankan pengawasan keuangan daerah secara profesional dan independen.

“Kami di BPK siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel. Transparansi adalah kunci dalam menciptakan pemerintahan yang dipercaya masyarakat,” ujar Arif Agus, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK RI Perwakilan Riau.

Untuk diketahui baru-baru ini BPK perwakilan provinsi Bengkulu merilis temuan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Yunus yaitu Belanja Modal Modular Operating Theater (MOT) tidak sesuai ketentuan dan keuntungan tidak wajar.

Sehingga BPK memerintah Direktur RSUD M. Yunus supaya memproses kelebihan pembayaran atas keuntungan tidak wajar pengadaan MOT Ruang Operasi dan menyetorkannya ke kas daerah.*