Klaim Petani Ogah Beri Data, Baru 50 Persen Kebun Kelapa Sawit di Bengkulu Selatan Terdata

BENGKULU SELATAN (BS) - Proses pendataan perkebunan kelapa sawit rakyat di wilayah Kabupaten BS di tahun 2024 ini nampaknya belum maksimal. Buktinya, Pemkab BS melalui Dinas Pertanian (Distan) BS mencatatkan hasil pendataan baru sebesar 50 persen dari target yang telah ditetapkan.

Yang mana, seperti diketahui total target pedataan tahun ini ada sebanyak 8.600 persil lahan sawit, hingga Desember 2024 baru 4.297 persil yang berhasil terdata.

Sementara itu, proses pendataan yang dimulai sejak Juli 2024 ini bertujuan untuk memberikan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) kepada petani. Sayangnya, Distan mengklaim jika terjadi berbagai kendala di lapangan yang telah mengakibatkan capaian ini belum maksimal.

Kadis Pertanian BS Sakimin, S.Pt menyebutkan, salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi petani dalam memberikan data. Menurut Kadis, tidak sedikit para petani kelapa sawit yang ada di Kabupaten BS yang terkesan ogah memberikan data perkebunan mereka. 

"Ya, banyak petani yang enggan memberikan data, sehingga menyulitkan tim kami untuk memenuhi target pendataan," kata Kadis.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) BS Diah Winarsih menegaskan, pendataan ini sangat penting. Hal tersebut tidak lain sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Bahkan, termasuk dalam pemberian bantuan kepada masyarakat.

BACA JUGA:Libur Nataru, Pabrik Sawit di Bengkulu Selatan Tutup, Harga Juga Turun, Cek Harga Terbarunya

BACA JUGA:Baru Dua Pekan Naik hingga Rp 3 Ribu Lebih, Kini Harga TBS Sawit di Bengkulu Selatan Turun

"Tujuan itu penting, salah satunya kami ingin memastikan bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Data ini mempermudah akses masyarakat terhadap program bantuan," ungkap Diah.

Pendataan melibatkan 7 kecamatan di BS diantaranya, Kecamatan Kota Manna, Pasar Manna, Manna, Pino Raya, Pino, Bunga Mas, dan Kecamatan Kedurang.

Meski belum mencapai target, Diah berharap program ini terus berlanjut di tahun 2025 dengan perencanaan dan sosialisasi yang lebih baik.

"Saya harap tahun depan capaian ini bisa meningkat. Sosialisasi ke masyarakat perlu lebih ditingkatkan. Sehingga hasil pendataan dapat berdampak langsung pada kesejahteraan petani," demikian Diah.

Kabid Perkebunan Ahmad Sukirman menambahkan, untuk sukseskan program ini melibatkan 21 tenaga pendata selama enam bulan. Namun, kurangnya kepercayaan masyarakat menjadi tantangan besar bagi tim di lapangan. Sehingga, target yang diharapkan belum tercapai.

"Kendala kami seperti kurangnya kepercayaan masyarakat dan minimnya kerjasama dari pihak desa," jelasnya.