Dinas PMD Ingatkan Pemdes Soal Ini, Jika Lalai Bisa Membawa Mereka Bermasalah Hukum

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Dedi Julizar |

Minggu , 15 Dec 2024 - 19:23

Dinas PMD Ingatkan Pemdes ingatkan soal ini. -Sumber foto : koranradarkaur.id-

dinas pmd ingatkan pemdes soal ini, jika lalai bisa membawa mereka bermasalah hukum                            bengkulu selatan (bs) - pemkab bs melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa (dinas pmd) mengingatkan pemdes patuh kewajiban membayar pajak terkait kegiatan tahun berjalan.
jangan sampai ada desa yang nunggak pembayaran pajak. mengingat, jika hal tersebut sampai terjadi, maka bukan tidak mungkin bisa menyeret mereka bermasalah hukum.
"kami dpmd menegaskan pemdes membayar pajak tepat waktu, karena terlambat tidak hanya berdampak pada administrasi desa, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius," ujar kadis dpmd bs h herman sunarya, sh, mh.
herman menambahkan, setiap pemdes wajib membayar kewajiban pajak dari kegiatan desa. maka dari itu, jangan sampai ada desa yang menunggak pajak karena kelalaian.
baca juga:warem di bengkulu selatan kian eksis, dewan geram, pemkab bs dinilai penakut 
"lalai bayar pajak tidak menutup kemungkinan pemerintah desa dapat dibawah ke ranah hukum," tegas herman.
kadis menjelaskan, kesadaran para kades dalam memenuhi kewajiban pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa (dd) setiap tahunnya.
hal ini juga mencerminkan komitmen desa dalam menjalankan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. oleh karena itu, kadis sangat berharap agar seluruh desa patuh bayar pajak.
"saya ingatkan kembali dengan serius agar patuhi pajak dan jangan lalai," jelas kadis.
herman juga menyampaikan, seluruh kegiatan desa yang telah direncanakan pada tahun anggaran 2024 harus segera diselesaikan.
baca juga:pemkab bs umumkan peserta calon pppk lulus dan tidak lulus seleksi administrasi 2024
perhatikan juga kualitas kegiatan, harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
akhir tahun ini adalah waktu krusial karena sisa waktu yang ada harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memastikan seluruh program desa berjalan optimal.
para kades harus lebih teliti dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan, baik dari sisi teknis maupun administrasi.
"dpmd mengawasi dan mendampingi, namun tanggung jawab terbesar ada di pemerintah desa. pastikan semua proses sesuai aturan agar manfaatnya bisa benar-benar dirasakan masyarakat," demikian herman.
baca juga:ini biang kerok pedagang enggan berjualan di ptm kutau, pemkab bs : kita akomodir 2025
terpisah, inspektur inspektorat daerah bs hamdan syarbaini, s.sos mengingatkan, pentingnya pelaporan yang baik dan tepat waktu dalam penggunaan anggaran desa.
pelaporan yang tidak sesuai atau terlambat dapat memengaruhi proses pencairan dana desa dan akhirnya mengganggu jalannya program pembangunan di desa.
kewjiban membayar pajak menjadi keharusan dalam pengelolaan apbdes yang harus diselesaikan.
"dana desa untuk masyarakat, jika tidak dikelola dengan baik, maka bukan hanya merugikan pemerintah. tetapi juga masyarakat yang menjadi penerima manfaat langsung," tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Senin 16 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan