BRICS Bakal Tinggalkan Dolar AS dalam Perdagangan Internasional

KORANRADARKAUR.ID – KTT BRICS yang berlangsung pekan ini di Kazan menunjukkan, upaya persatuan di antara negara-negara berkembang.

Namun para pemimpin masih terpecah mengenai langkah untuk meninggalkan dolar AS sebagai mata uang dominan dalam perdagangan internasional. 

Diskusi mengenai dedolarisasi menjadi salah satu fokus utama dalam pertemuan ini, di mana perbedaan pandangan antara anggota mencuat seiring dengan dinamika geopolitik yang berkembang.

Pertemuan KTT BRICS kali ini dihadiri oleh negara-negara pendiri, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta negara-negara baru yang diterima sebagai anggota penuh, termasuk Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Penambahan empat negara ini mencerminkan ambisi BRICS untuk memperluas pengaruhnya dan menjadi blok alternatif bagi kekuatan Barat.

Selain itu, terdapat 13 negara lainnya yang telah diundang sebagai "negara mitra," menandakan upaya BRICS untuk lebih inklusif dan memperluas jangkauannya.

BACA JUGA:KTT BRICS ke-16: Tantangan Baru Dolar, Perhatikan Dampak Ekonomi ke AS

Meskipun ada semangat kolektif, untuk membangun kerjasama yang lebih erat. Analis mengungkapkan, bahwa terdapat ketidakselarasan di antara anggota BRICS.

Mengenai strategi pengurangan ketergantungan pada dolar AS.

Beberapa negara, terutama Rusia, terlihat lebih agresif dalam mendukung dedolarisasi, sedangkan anggota lain lebih berhati-hati, dan cenderung memilih pendekatan bertahap.

Dikutip dari Sindonews.com, Shidore seorang analis mengamati bahwa negara-negara anggota BRICS terbagi antara merancang sistem alternatif secara cepat atau melanjutkan eksperimen dengan penggunaan mata uang lokal. 

“Rusia, mungkin negara yang lebih radikal. Dalam hal ini tetapi secara umum, BRICS ingin institusi global yang ada, menjadi lebih terbuka, representatif, dan efektif,” ujarnya.

BACA JUGA:Indonesia Ajukan Diri Bergabung dengan BRICS, Apa Keuntungannya?

Ketidakpastian ini juga dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap kemungkinan pembalasan dari negara-negara Barat.