10 Daerah Rawan Konflik Pilkada 2024, Apakah Bengkulu Masuk? Cek di Sini

Reporter: Ujang Tamarozi |

Editor: Dedi Julizar |

Kamis , 17 Oct 2024 - 14:45

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan daerah potensi rawan konflik. -Sumber foto: koranradarkaur.id-

Pertama netralitas penyelenggara Pilkada, hal ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Pelaksanaan tahapan Pilkada di Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya yang notabene empat provinsi baru saja dibentuk pada tahun ini, agar siap mengikuti ritme.

Polarisasi politik masyarakat masih sangat kental terkait dukungan politik.

Langkah-langkah mitigasi khusus untuk mengantisipasi kerawanan akibat dinamika politik di dunia maya dan yang terakhir pemenuhan hak memilih dan dipilih yang tetap harus dijamin sebagai hak konstitusional warga negara. Terutama dari kalangan kelompok rentan dan perempuan.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, saat ini seluruh KPU se-Indonesia untuk terus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menyukseskan Pilkada 2024.

Dengan memiliki SDM yang menentu maka Pilkada 2024 akan berjalan dengan baik, selain itu juga seluruh Komisioner KPU diminta untuk menggunakan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Ini penting karena menjalankan tugas dengan fungsinya akan membuahkan hasil yang baik dan bagus.

Sehingga Pilkada 2024 berjalan dengan lancar aman dan kondusif.

Selain itu juga, Pilkada 2024 KPU akan kembali menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Dengan begitu seluruh KPU diminta untuk menyosialisasikan serta melakukan simulasi sehingga Sirekap yang akan digunakan benar-benar bagus dan tidak ada kendala. Dalam memaksimalkan penggunaan Sirekap.

Selain Sirekap saat ini KPU sedang mendata Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Baik itu DPTb masuk dan juga keluar di sebuah daerah.

Seluruh KPU sudah membuka pelayanan rekapitulasi bagi masyarakat yang hendak masuk DPTb dan keluarga DPTb. Rekapitulasi ini akan berlangsung Sampai dengan tanggal 20 November mendatang 7 hari sebelum hari pencoblosan.

10 daerah rawan konflik pilkada 2024,   apakah bengkulu masuk? cek di sini                            koranradarkaur.id- dari data indeks kerawanan pemilu (ikp) yang dirilis badan pengawas pemilu (bawaslu) ri.
ada 10 provinsi di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 rawan konflik.
adapun 10 provinsi tersebut paling tingi ikp adalah, provinsi dki jakarta sedangkan untuk provinsi bengkulu tidak termasuk.
tentu agar hal itu tidak terjadi, saat ini bawaslu dan kpu telah melakukan langkah-langkah yang tepat. baik itu dengan memberikan sosialisasi maupun merangkul seluruh lapisan masyarakat baik itu tokoh agama, pemuda dan masyarakat.
sedangkan 10 provinsi paling rawan gangguan di pilkada 2024 provinsi dki jakarta dan sekiranya 88,95 persen, sulawesi utara 87,48 persen, maluku utara 84,86 persen, jawa barat 77,04 persen, kalimantan timur 77,04 persen, banten 66,53 persen, lampung 64,61 persen, riau 62,59 persen papua 57,27 persen dan nusa tenggara timur 56,75 persen.
baca juga:hasil penelitian mahasiswa ugm, ini potensi rawan konflik pilkada 2024
dalam penyusunan ikp yang berdasarkan riset bawaslu di seluruh wilayah indonesia. ini dilakukan untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
serta hal yang bisa menimbulkan konflik. adapun hal yang bisa menimbulkan konflik mulai dari isu sara, hoax dan ujaran kebencian.
dengan begitu kpu dan bawaslu telah memberikan imbauan, agar seluruh penyelenggara pilkada untuk memberikan pemahaman dan memberikan pelayanan ke masyarakat dengan baik. 
sedangkan untuk provinsi dengan katagori rawan tinggi, sedang dan rendah. untuk kategori rawan tinggi wilayah jakarta dengan skor 88,95, sulawesi utara 87,48, maluku utara 84,86, jawa barat 77,04 dan kalimantan timur (77,04).
sedangkan kategori rawan sedang terdapat 21 provinsi, di antaranya, banten 66,53, lampung 64,61, riau 62,59, papua 57,27 dan nusa tenggara timur 56,75.
baca juga:data ikp bawaslu, ini 10 daerah rawan di pilkada 2024, bagaimana daerah anda?
sementara kata gori rendah mulai dari kalimantan utara 20,36, kalimantan tengah 18,77, jawa timur 14,74, kalimantan barat 12,69 dan jambi 12,03.
dasar penilaian ikp oleh bawaslu ri dengan mendengarkan lima isu strategis yang berkontribusi pada sukses dan tidaknya pilkada serentak 2024 yang terbuka, jujur dan adil.
pertama netralitas penyelenggara pilkada, hal ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di indonesia.
pelaksanaan tahapan pilkada di papua tengah, papua selatan, papua pegunungan dan papua barat daya yang notabene empat provinsi baru saja dibentuk pada tahun ini, agar siap mengikuti ritme.
polarisasi politik masyarakat masih sangat kental terkait dukungan politik.
baca juga:pengunaan sirekap pilkada 2024, kpu gencar lakukan simulasi
langkah-langkah mitigasi khusus untuk mengantisipasi kerawanan akibat dinamika politik di dunia maya dan yang terakhir pemenuhan hak memilih dan dipilih yang tetap harus dijamin sebagai hak konstitusional warga negara. terutama dari kalangan kelompok rentan dan perempuan.
ketua kpu ri mochammad afifuddin mengatakan, saat ini seluruh kpu se-indonesia untuk terus meningkatkan sumber daya manusia (sdm) dalam menyukseskan pilkada 2024.
dengan memiliki sdm yang menentu maka pilkada 2024 akan berjalan dengan baik, selain itu juga seluruh komisioner kpu diminta untuk menggunakan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
ini penting karena menjalankan tugas dengan fungsinya akan membuahkan hasil yang baik dan bagus.
baca juga:hari pencoblosan pilkada 2024 masuk libur nasional? inilah penjelasannya
sehingga pilkada 2024 berjalan dengan lancar aman dan kondusif.
selain itu juga, pilkada 2024 kpu akan kembali menggunakan sistem informasi rekapitulasi (sirekap).
dengan begitu seluruh kpu diminta untuk menyosialisasikan serta melakukan simulasi sehingga sirekap yang akan digunakan benar-benar bagus dan tidak ada kendala. dalam memaksimalkan penggunaan sirekap.
selain sirekap saat ini kpu sedang mendata daftar pemilih tambahan (dptb). baik itu dptb masuk dan juga  keluar di sebuah daerah.
seluruh kpu sudah membuka pelayanan rekapitulasi bagi masyarakat yang hendak masuk dptb dan keluarga dptb. rekapitulasi ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 20 november mendatang 7 hari sebelum hari pencoblosan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Sabtu 19 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan