BENGKULU SELATAN (BS) - Mendekati proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 mendatang. Namun, anggaran yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) BS, hingga saat ini belum bisa dicairkan, Jumat (1/12).
Padahal, anggaran yang diakomodir 40 persen dari total keseluruhan pada APBD Perubahan (APBD-P) BS 2023 tersebut sudah ada dan masuk di rekening.
Kepala Kantor (Kakan) Kesbangpol BS Arjo Arifin, SE, MM saat dikonfirmasi Radar Kaur (RKa), membenarkan, jika memang anggaran 40 persen dana hibah Pilkada 2024 sudah masuk di rekening.
Hal ini sesuai dari hasil rekomendasi atau lelang yang sudah disepakati beberapa waktu lalu. Dana tersebut diserahkan melalui Badan Keuangan Daerah (BKAD) BS. Hanya saja, dana tersebut kini belum bisa dicairkan oleh pihak KPU maupun pihak Bawaslu BS.
"Memang untuk pencairan dana NPHD nantinya, khusus KPU akan dimasukkan ke BRI sementara Bawaslu ke BSI. Namun, dana tersebut kini belum bisa dicairkan," ujar Arjo.
Menurut Arjo, belum bisa dicairkannya dana tersebut lantaran disebabkan beberapa alasan. Salah satunya karena terganjal aturan yang belum ada.
Selsin itu, baik pihak Bawaslu maupun pihak KPU BS juga belum mengetahui dana tersebut akan digunakan untuk apa. Namun, jika nantinya regulasi sudah jelas, maka dana tersebut langsung bisa dicairkan.
"Kalau dana sudah di rekening. Tali, ya itu, karena regulasinya belum jelas, jadi dana tersebut belum bisa mereka (KPU dan Bawaslu, red) cairkan," beber Arjo.
Dijelaskan Kakan, untuk dana hibah yang ada di KPU dan Bawaslu nantinya bisa dicairkan sebanyak 40 persen. Artinya untuk KPU BS dari total anggaran NPHD sebesar Rp 25 Miliar dapat dicairkan sekitar Rp 10,2 Miliar.
Sedangkan untuk Bawaslu BS dengan dana hibah total Rp 8 Miliar, total yang dapat dicairkan sebanyak Rp 2,9 Miliar.
"Harapan kami Pemilu yang akan kita hadapi bisa berjalan damai, lancar dan aman, sampai nantinya pemungutan suara," pungkas Arjo. (roh)