RADAR KAUR- Dengan diberlakukannya Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) berpengaruh pada petani kecil kelapa sawit di Indonesia. Kegundahan tersebut timbul karena akan sulitnya petani kecil memenuhi persyaratan EUDR. Indonesia saat ini, sebagai produsen utama komoditas kelapa sawit.
Dikutip dari infosawit.com, menurut Kepala Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin, bahwa saat ini upaya pemerintah dan dukungan terhadap petani kecil dapat memastikan kesesuaian dengar regulasi yang ada. Pemenuhan persyaratan EUDR dapat diintegrasikan dengan langkah yang sudah diambil oleh Pemerintah Indonesia.
Pencatatan dan pemetaan kebun kelapa sawit, penerbitan legalitas usaha dan tanah, implementasi rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan, serta penerapan Indonesia Sustainable Palm Oil(ISPO) adalah upaya konkret yang mendukung pembenahan tata kelola industri sawit rakyat di Indonesia. Dengan begitu regulasi memenuhi syarat EUDR dengan sendinya akan terpenuhi nantinya.
Kekhawatiran sebagian pihak terkait kemampuan petani kecil memenuhi persyaratan EUDR tidak beralasan. Dalam laporan penilaian dampak EUDR, Komisi Eropa menyatakan bahwa biaya kepatuhan perusahaan terhadap EUDR diperkirakan mencapai jumlah yang signifikan. Namun, biaya tersebut seharusnya ditanggung oleh operator di sepanjang rantai nilai atau pada akhirnya oleh konsumen akhir di negara-negara anggota Uni Eropa, bukan oleh petani kecil.
EUDR bahkan mencantumkan investasi dan pembangunan kapasitas petani kecil sebagai salah satu cara untuk mitigasi risiko. Dukungan perusahaan dan pemerintah dapat memberikan solusi bagi petani kecil dalam memenuhi persyaratan EUDR. Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa (UE) sangat diperlukan seperti persoalan legalitas kemitraan yang minim, dan peningkatan kapasitas harus diatasi melalui upaya kolaboratif.
Peran Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dengan sistem sertifikasi berkelanjutan sebagai kontributor potensial dalam memastikan petani sawit mematuhi EUDR. Masalah yang dihadapi petani, seperti legalitas lahan dan peningkatan kapasitas, harus menjadi prioritas bersama. RSPO, melalui sertifikasi berkelanjutan, dapat menjadi model bagi petani untuk memenuhi mekanisme yang ada dalam EUDR. (*/ujr)