BENGKULU SELATAN (BS) - Seperti diketahui, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan slaah satu penunjang utama dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bahkan, semakin tinggi PAD, maka daerah akan semakin mandiri dan maju dalam segala sektor. Tak heran jika Pemda biasanya berlomba-lomba memaksimalkan PAD. Seperti contohnya Pemkab BS melalui OPD teknis.
Bahkan, Pemkab BS sejak beberapa waktu lalu sudah membentuk OPD khusus untuk menagih PAD yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) BS. Namun, kondisi di lapangan, masih banyak tantangan yang terjadi.
Seperti halnya yang ditemui juru tagih PAD Dinas Pariwisata (Dispar) BS. Berbagai tantangan dan rintangan kerab dihadapi oleh para penagih PAD.
Kadis Pariwisata BS Rendra Febrianto, SS, M.Si menyebutkan, sebagai OPD yang bertugas menggarap PAD dari sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan. Juru tagih Dinas Pariwisata harus bekerja ikhlas dan sabar.
Sebab, meskipun itu merupakan kewajiban mereka para wajib pajak, namun masih ada pengusaha yang enggan membayar pajak sesuai ketentuan Peraturan daerah (Perda).
"Memang, banyak temuan petugas atau juru tagih di lapangan. Misalnya saja pelaku usaha tidak mau bayar pajak sesuai ketentuan. Tak jarang petugas mendapat kata-kata kurang mengenakan saat menagih pajak," sebutnya.
Bahkan, menurut Rendra, tak jarang ada pemilik usaha berkilah dengan segudang alasan agar tidak membayar pajak.
Bahkan, ada yang menantang petugas jika mampu menutup usaha mereka karena persoalan pajak. Hal ini tentu sudah mencerminkan jika kepatuhan para pengusaha di Kabupaten BS terhadap kewajibannya yakni pajak, masih minim.
"Ada beberapa pemilik usaha ini yang sangat bandel bayar pajak. Saat didatangi dan ditagih, mereka menyampaikan kata-kata yang kurang mengenakan, itu sangat sering kami temui di lapangan," sesal Rendra. (roh)