BENGKULU SELATAN (BS) - Sebanyak 700 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di BS. Namun, rencana program bedah tahun 2025 ini terancam gagal.
Padahal, Program Bedah RTLH ini dinilai sangat penting. Sebab, selain bersentuhan langsung dengan masyarakat, juga dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Namun, lantaran kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden RI Prabowo Subianto, dan anggaran daerah ditarik kembali oleh pemerintah pusat.
Sehingga, berdampak buruk dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten BS. Tidak terkecuali dengan rencana bedah RTLH.
Kadis Perkim BS Decky Zulkarnain S.Sos saat dikonfirmasi Radar Kaur (RKa) membenarkan, jika memang rencananya ada lanjutkan Program RTLH di BS di tahun 2025 ini.
Sesuai rencana awal, sebanyak 10 unit RTLH milik masyarakat sudah didaftarkan dan akan segera mendapatkan perbaikan oleh pemerintah daerah.
BACA JUGA:Tuntaskan Masalah 700 RTLH di BS, Pemda Butuh Rp 14 Miliar
BACA JUGA:2025 Ada Puluhan RTLH di Kabupaten BS Akan Dibedah, Anggaran Ratusan Juta Rupiah
Akan tetapi, dampak dari kebijakan pemerintah pusat melakukan pemotongan beberapa item kegiatan. Juga berimbas dengan program bedah rumah ini.
"Untuk tahun 2025 ini memang sudah dianggarkan (Program Bedah RTLH, redl sekitar 10 unit rumah. Ini kemungkinan tertunda, karena DAU RTLH ini yang kita ketahui dipangkas oleh pusat," kata Decky.
Lebih lanjut Kadis, adanya pemotongan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) ini dilakukan oleh pemerintah pusat lantaran untuk menyukseskan Program Presiden RI Makan Minum Gratis.
Kendati demikian, meskipun anggaran DAU yang semestinya untuk Program Bedah RTLH dipangkas pusat. Namun, pihaknya akan tetap berupaya agar program tersebut tetap berjalan.
Saat ini, sambung Kadis, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab BS terkait solusi pemangkasan anggaran itu.
Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak perlu khawatir. Sebab, Kadis memastikan Dinas Perkim akan terus berupaya untuk pengentasan RTLH di Kabupaten BS.
"Sejauh ini kami masih menunggu instruksi dari TAPD bagaimana solusi untuk RTLH ini, tetap akan kita upayakan," pungkas Kadis Perkim BS.