MAJE - Pemerintahan Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2025 serta Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKP) Tahun 2026.
Kegiatan tersebut digelar pada Kamis, 16 Januari 2025, bertempat di Kantor Desa Tanjung Agung.
Musrenbangdes ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dan instansi terkait, di antaranya Pemerintahan Desa (Pemdes) Tanjung Agung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Desa, Pendamping Kecamatan, Babinsa, Babinkantibmas, tokoh adat, Badan Musyawarah Adat (BMA), Linmas, serta masyarakat setempat. Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenai kondisi pembangunan desa yang telah dilakukan selama tahun 2024 dan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan 2026.
Kades Tanjung Agung Herlin Sumarni, S.Pd , dalam sambutannya, mengungkapkan, dalam Musrenbangdes kali ini, berbagai usulan pembangunan yang dianggap prioritas dan ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 diantaranya peningkatan lapangan bola voli yang diharapkan dapat mendukung kegiatan olahraga dan kegiatan masyarakat lainnya.
BACA JUGA:Musrenbangdes Padang Kedondong Masih Menunggu Waktu Tepat
BACA JUGA:Desa Tanjung Aur Berkabung! Tidak Masuk Daftar 9 Proyek Pembangunan Jalan 2025
Selain itu, juga diusulkan peningkatan Gedung Posyandu untuk mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak di desa. Kemudian, pembukaan badan jalan usaha tani untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat dalam beraktivitas pertanian.
"Pembangunan jalan usaha tani ini diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian serta kesejahteraan para petani. Tak ketinggalan, usulan rabat jalan juga menjadi salah satu prioritas agar infrastruktur desa semakin memadai dan meningkatkan kenyamanan bagi warga yang melintas dan usulan lainnya," ujarnya.
Lanjutnya, proses Musrenbangdes ini berjalan lancar dengan melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Semua usulan yang disampaikan oleh masyarakat diterima dan telah ditetapkan. Sebagai lagi akan dijadikan acuan dalam penyusunan RKP dan DURKP untuk tahun-tahun mendatang.
"Usulan masyarakat yang kita tetap melalui kesepakatan bersama dalam Musrenbangdes dan dianggap prioritas. Sedangkan usulan yang belum ditetapkan akan kami dijadikan acuan kami masukkan dalam DURKP 2026," tutupnya. *