KAUR TENGAH - Berlangsungnya Pemilu 2024 yang damai dan kondusif menjadi harapan bersama. Karenanya dibutuhkan sejumlah langkah agar terwujud.
Di antaranya lewat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang gelar pihak penyelenggara pesta demokrasi. Kegiatan Kelompok Diskusi terarah ini nantinya diikuti unsur-unsur terkait. Seperti TNI-Polri, Kejaksaan, pengawas Pemilu, pers dan lainnya. Guna membahas potensi kemungkinan terjadinya konflik serta cara pencegahannya.
Mantan Camat Kecamatan Kaur Tengah Lukman Muktar, S.Sos (58) menilai, dalam membahas potensi terjadinya konflik dalam Pemilu penting dilakukan. Mengingat wilayah Kabupaten Kaur yang luas.
Dimana terdapat 192 desa dan 3 kelurahan dengan 434 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
BACA JUGA:Kasus Kematian Ibu dan Anak Masih Terjadi di BS, Berikut Langkah Pemkab
BACA JUGA:Tumbuhkan Sikap Spritual Murid, Ini yang Dilakukan SDN 1 Kaur
"Dengan jumlah mata pilih yang banyak yang tersebar di 434 TPS. Tentu harus dilakukan pengawasan secara ketat, agar hal yang tidak kita inginkan ini terjadi. Karenanya melalui kegiatan FGD ini bisa dibahas potensi yang mungkin terjadi. Beserta cara mencegah agar tak terjadi," ungkap Lukman Muktar, Jumat (15/12).
Dirinya berpendapat, masa kampanye adalah masa yang rawan terjadinya konflik politik. Ini biasa disebabkan penerapan negatif campaign atau kampanye negatif.
Seperti kampanye dengan mengangkat isu yang menjelekkan lawan politik. Hingga penerapan money politic atau bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang supaya memilih.
"Hoax atau berita bohong dan ujaran kebencian juga kerap menjadi penyebab terjadinya konflik. Khususnya antar pendukung peserta Pemilu. Ini harus terpantau sejak dini gejalanya sehingga bisa dicegah. Ini juga merupakan tujuan digelarnya FGD," tandasnya. (yie)