RADAR KAUR- Dalam mensejahterkan petani sawit, saat ini petani sawit di Provinsi Aceh telah memiliki sertifikat global.
Dengan begitu, seluruh petani kecil sawit di Aceh tidak perlu pusing dengan aturan atau Undang-undang Deforestasi Uni Eropa (EUDR).
Langkah pemerintah Provinsi Aceh perlu dicontoh provinsi lain. Sehingga petani kecil kelapa sawit akan bebas melenggang walaupun aturan EUDR berlaku.
Dikutip dari artikel ekonomi.bisnis.com, dengan judul “Siasat Aceh Dongkrak Penjualan Minyak Sawit Berkelanjutan ke Pasar Global”.
Dalam artikel dijelaskan saat ini Pemerintah Provinsi Aceh telah menyiapkan ancang-ancang untuk meningkatkan peran produk kelapa sawit ke rantai pasok global. Dengan penyusunan peta jalan kelapa sawit berkelanjutan aceh periode 2023-2045.
Sekda Aceh Bustami Hamzah dalam konferensi meja bundar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mengatakan, sawit berkelanjutan ditargetkan dapat meningkatkan akses pasar premium investasi hijau untuk kelapa sawit di daerahnya.
Provinsi Aceh ada 2.200 petani sawit swadaya dan telah mendapat sertifikasi standar global untuk perkebunan sawit berkelanjutan.
Sedangkan jumlah petani Aceh yang telah tersertifikasi mencapai 30 persen dari capaian nasional..
Pemerintah Aceh berkomitmen untuk memenuhi permintaan pasar global untuk produk kelapa sawit yang berkelanjutan.
Seperti diketahui, Uni Eropa (UE) tengah dalam persiapan untuk menerapkan aturan bebas produk deforestasi di dalam rantai pasoknya harus standar atau sesuai dengan UU EUDR.
Saat ini hutan di aceh masih tersisa lebih dari 3,5 juta hektare dengan tingkat penebangan hutan atau deforestasi yang rendah.
Dengan kondisi yang ada maka ia optimistis petani sawit aceh akan mengembangkan pasar global untuk produk kelapa sawit.
Pemerintah telah mengembangkan model baru dalam pengelolaan konsesi perkebunan yang lebih berkelanjutan, restorasi kawasan melalui agroforestry dan menyiapkan industri turunan kelapa sawit yang bersumber kepada produksi sawit yang terverifikasi.
Agar seluruh program tersebut berjalan dengan baik, maka kerja sama dari semua pihak untuk mengembangkan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan CSO untuk pengembangan maupun pembiayaan investasi hijau. (*/ujr)