Ingin Beli Kendaraan Baru, 7 Hal Penting Ini yang Harus Diketahui, Termasuk Pajak!

Reporter: Riska Ayu Kurniati |

Editor: Dedi Julizar |

Sabtu , 23 Aug 2025 - 19:51

Ilustrasi Pajak-Sumber foto : koranradarkaur.id-

Biaya administrasi ini diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 dan meliputi biaya penerbitan STNK, TNKB dan BPKB.

SWDKLLJ adalah premi wajib yang dipungut oleh Jasa Raharja dan harus dibayarkan secara berkala saat pendaftaran atau perpanjangan STNK.

Kewajiban ini diatur dalam UU No. 34 Tahun 1964 dan PP No. 18 Tahun 1965, dengan besaran premi yang berbeda sesuai jenis kendaraan.

6. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)

Mulai Januari 2025, pemerintah kabupaten/kota mengenakan opsen PKB yang merupakan bagian dari pajak provinsi yang dialokasikan ke daerah.

Tarif opsen PKB diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022, yaitu sebesar 66% dari pajak kendaraan bermotor terutang.

Sistem ini menggantikan mekanisme bagi hasil sebelumnya agar pembayaran pajak provinsi langsung diterima pemerintah kabupaten/kota.

7. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)

Sama seperti opsen PKB, opsen BBNKB juga dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota sebesar 66% dari pajak terutang BBNKB dan dihitung dengan cara yang sama.

Perlu diketahui bahwa Opsen PKB dan opsen BBNKB tidak diberlakukan di semua daerah. Khususnya di Jakarta, di mana pemilik kendaraan tidak dikenakan kedua opsen tersebut. *

ingin beli kendaraan baru, 7 hal penting ini yang harus diketahui, termasuk pajak!                            koranradarkaur.id – pajak merupakan salah satu hal penting dalam sistem keuangan suatu negara.
pajak memiliki fungsi utama untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
nah buat kamu yang saat ini memiliki keinginan untuk memiliki atau membeli kendaraan ada 7 pajak yang harus kamu tanggung loh. yuk simak di sini 7 pajak yang harus dibayar jika membeli kendaraan beru.
baca juga:banyak yang belum tahu, ternyata ini manfaat pemutihan pajak kendaraan! jangan sampai terlewat ya!
baca juga:honda beat street motor matic favorit anak muda, ternyata segini pajak kendaraannya!
pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.
kontribusi ini bersifat memaksa karena diatur oleh undang-undang dan menjadi kewajiban seluruh warga negara yang memenuhi ketentuan.
pajak bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan juga bagian dari tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi demi kelangsungan dan kemajuan negara.
baca juga:apakah pajak kendaraan toyota yaris bekas 2013-2022 menguras kantong, cek di sini!
baca juga:ini dia besaran pajak kendaraan honda mobilio bekas 2013-2016! mahal atau murah?
dengan adanya pajak, pemerintah dapat menjalankan berbagai program pembangunan. mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan keamanan, yang semuanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
jika kamu memiliki keinginan untuk membeli kendaraan baru berarti secara langsung kamu ikut berkontribusi melalui pembayaran pajak kepada negara. 
setidaknya, terdapat tujuh jenis pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kendaraan baru. sebagai informasi, saat seseorang membeli kendaraan baru, ada beberapa komponen pajak yang wajib dibayarkan.
diketahui bahwa pembeli akan dikenakan pajak kendaraan bermotor (pkb), bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb), serta pajak penjualan atas barang mewah (ppnbm), yang masing-masing memiliki tarif yang berbeda.
berikut adalah daftar komponen pajak yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan pada tahun 2025.
1. pajak kendaraan bermotor (pkb)
pkb merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. pajak ini merupakan pajak daerah provinsi dan tarifnya berbeda-beda sesuai wilayah.
berdasarkan undang-undang no. 1 tahun 2022, tarif maksimal pkb untuk kendaraan kepemilikan pertama adalah 1,2%, menurun dari tarif sebelumnya yang maksimal 2%.
namun, di jakarta, tarif pkb untuk kendaraan pribadi kepemilikan pertama adalah 2% dan bisa naik hingga 6% untuk kendaraan kelima dan seterusnya. untuk kendaraan yang terdaftar atas nama badan usaha, tarifnya tetap 2%.
2. bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb)
bbnkb adalah pajak yang dikenakan saat terjadi perpindahan hak milik kendaraan bermotor, baik melalui jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau penggabungan ke dalam badan usaha.
menurut undang-undang no. 1 tahun 2022, tarif bbnkb maksimal adalah 12%, namun untuk daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi menjadi kabupaten/kota, tarifnya bisa mencapai 20%.
3. pajak pertambahan nilai (ppn)
ppn sebesar 12% dikenakan pada kendaraan, terutama mobil.
tarif ini merupakan bagian dari penyesuaian ppn untuk barang dan jasa mewah, termasuk layanan kesehatan kelas vip dan pendidikan internasional.
mobil masuk dalam kategori barang mewah sehingga juga dikenai ppnbm.
4. pajak penjualan atas barang mewah (ppnbm)
ppnbm dikenakan pada barang-barang mewah, termasuk hampir semua jenis mobil dengan tarif yang bervariasi. sementara itu, sepeda motor hanya dikenakan ppnbm jika kapasitas mesinnya di atas 250 cc.
5. biaya administrasi stnk, tnkb, bpkb dan swdkllj
biaya administrasi ini diatur oleh peraturan pemerintah no. 76 tahun 2020 dan meliputi biaya penerbitan stnk, tnkb dan bpkb.
swdkllj adalah premi wajib yang dipungut oleh jasa raharja dan harus dibayarkan secara berkala saat pendaftaran atau perpanjangan stnk.
kewajiban ini diatur dalam uu no. 34 tahun 1964 dan pp no. 18 tahun 1965, dengan besaran premi yang berbeda sesuai jenis kendaraan.
6. opsen pajak kendaraan bermotor (opsen pkb)
mulai januari 2025, pemerintah kabupaten/kota mengenakan opsen pkb yang merupakan bagian dari pajak provinsi yang dialokasikan ke daerah.
tarif opsen pkb diatur dalam uu no. 1 tahun 2022, yaitu sebesar 66% dari pajak kendaraan bermotor terutang.
sistem ini menggantikan mekanisme bagi hasil sebelumnya agar pembayaran pajak provinsi langsung diterima pemerintah kabupaten/kota.
7. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (opsen bbnkb)
sama seperti opsen pkb, opsen bbnkb juga dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota sebesar 66% dari pajak terutang bbnkb dan dihitung dengan cara yang sama.
perlu diketahui bahwa opsen pkb dan opsen bbnkb tidak diberlakukan di semua daerah. khususnya di jakarta, di mana pemilik kendaraan tidak dikenakan kedua opsen tersebut. *

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Rabu, 10 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan