PAW Ketua DPRD Bengkulu Mulai Berproses, Sumardi: Dilakukan Jika Memenuhi Syarat

Reporter: Saprian |

Editor: Dedi Julizar |

Selasa , 25 Nov 2025 - 19:49

Debat panas antara Sumardi dan Samsu Amanah mengenai PAW Ketua DPRD Bengkulu, Selasa 24 November 2025, Sumber Foto: SAPRIAN/Rka--

BENGKULU - Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Provinsi Bengkulu untuk sisa masa jabatan 2024–2029 mulai berproses setelah rapat paripurna ke-8 Masa Persidangan III digelar dengan dinamika yang cukup tegang.

Dalam rapat tersebut, muncul perdebatan alot terkait pembacaan surat masuk dari DPP Partai Golkar, Ketua DPRD Bengkulu Sumardi, sempat menolak surat tersebut dibacakan.

Namun, Samsu Amanah bersikeras agar dokumen itu tetap diumumkan di hadapan peserta rapat.

Akhirnya surat masuk dari DPP Partai Golkar No B-793/DPD/GOLKAR/X/2025 dengan perihal persetujuan PAW Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu sisa masa jabatan 2024-2029 tertanggal 4 Oktober 2025 dibacakan dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin 24 November 2025.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi mengatakan pihaknya akan memproses surat masuk tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Ya, akan kita proses surat masuk tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” singkat Sumardi saat diwawancarai di Balai Raya Semarak, Selasa 25 November 2025.

Lebih lanjut Sumardi mengatakan, proses dilakukan jika memenuhi syarat, jika tidak memenuhi syarat tidak diproses.

“Kalau memenuhi syarat ya diproses, kalau tidak ya tidak begitu,” tambah Sumardi.

Untuk diketahui, sebelumnya sidang yang seharusnya berjalan formal karena mengagendakan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS APBD 2026 serta penyampaian Program Pembentukan Perda 2026 justru diwarnai tensi tinggi dan saling interupsi antaranggota dewan.

Ketegangan mulai terasa sejak awal sidang, Ketua DPRD Bengkulu Sumardi langsung memimpin paripurna tanpa membacakan surat-surat masuk.

Padahal ruang sidang dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, jajaran OPD, dan tamu undangan penting.

Situasi mulai memanas ketika anggota DPRD Samsu Amanah mengangkat tangan dan menyampaikan interupsi.

paw ketua dprd bengkulu mulai berproses, sumardi: dilakukan jika memenuhi syarat                            bengkulu - proses pergantian antar waktu (paw) ketua dprd provinsi bengkulu untuk sisa masa jabatan 2024–2029 mulai berproses setelah rapat paripurna ke-8 masa persidangan iii digelar dengan dinamika yang cukup tegang.
dalam rapat tersebut, muncul perdebatan alot terkait pembacaan surat masuk dari dpp partai golkar, ketua dprd bengkulu sumardi, sempat menolak  surat tersebut dibacakan. 
namun, samsu amanah bersikeras agar dokumen itu tetap diumumkan di hadapan peserta rapat.
akhirnya surat masuk dari dpp partai golkar no b-793/dpd/golkar/x/2025 dengan perihal persetujuan paw pimpinan dprd provinsi bengkulu sisa masa jabatan 2024-2029 tertanggal 4 oktober 2025 dibacakan dalam sidang paripurna dprd provinsi bengkulu, senin 24 november 2025.
baca juga:perkuat integritas pidana kerja sosial, seluruh kada bengkulu teken mou dengan kejaksaan 
terkait hal itu, ketua dprd provinsi bengkulu, sumardi mengatakan pihaknya akan memproses surat masuk tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“ya, akan kita proses surat masuk tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” singkat sumardi saat diwawancarai di balai raya semarak, selasa 25 november 2025.
lebih lanjut sumardi mengatakan, proses dilakukan jika memenuhi syarat, jika tidak memenuhi syarat tidak diproses.
“kalau memenuhi syarat ya diproses, kalau tidak ya tidak begitu,” tambah sumardi.
baca juga:2.668 dua kecamatan terima blt kesra kemensos, ini jumlah di setiap desa
untuk diketahui, sebelumnya sidang yang seharusnya berjalan formal karena mengagendakan penandatanganan nota kesepakatan bersama kua-ppas apbd 2026 serta penyampaian program pembentukan perda 2026 justru diwarnai tensi tinggi dan saling interupsi antaranggota dewan.
ketegangan mulai terasa sejak awal sidang, ketua dprd bengkulu sumardi langsung memimpin paripurna tanpa membacakan surat-surat masuk. 
padahal ruang sidang dihadiri gubernur bengkulu helmi hasan, jajaran opd, dan tamu undangan penting.
situasi mulai memanas ketika anggota dprd samsu amanah mengangkat tangan dan menyampaikan interupsi. 
baca juga:tim ekspedisi patriot ugm teliti eks transimigrasi, sawitri: kondisi memprihatinkan
samsu menilai ada prosedur sidang yang dilewati, terutama terkait surat pergantian antara waktu (paw) ketua dprd dari dpp partai golkar yang sudah masuk ke sekretariat dewan namun tidak dibacakan.
“ada tata tertib yang terlewat. surat dari dpp partai golkar itu seharusnya dibacakan,” ujar samsu, disambut hening dari seluruh ruangan.
sumardi mencoba menjawab dengan menyebut surat tersebut telah dikembalikan kepada dpd golkar karena dinilai tidak memenuhi ketentuan.
bahkan sumardi menyindir samsu yang menyatakan punya pengalaman panjang memimpin rapat bersama ihsan fajri.  
baca juga:update korban penembakan petani pino raya, 3 dibolehkan pulang, 1 bakal jalani operasi di bengkulu
"ia, bisa saja punya pengalaman panjang namun ilmu tidak nyampai," ujar sumardi dengan disambut riuh ruang rapat.
namun penjelasan itu langsung dibantah samsu.
“kita dipilih melalui partai politik. hormati keputusan partai!” tegas samsu, yang disambut riuh kecil dari sejumlah anggota.
polemik semakin membesar ketika mahdi husein, ketua fraksi golkar, ikut melakukan interupsi. 
baca juga:upacara hgn sdn 90 kaur berlangsung khidmat dan penuh keakraban
mahdi menegaskan, dprd tidak bisa menabrak tata tertib sidang.
terutama terkait surat-surat penting yang harus dibacakan dalam paripurna.
interupsi kemudian bermunculan dari berbagai fraksi, darhan (demokrat), suharto, baidari citra dewi (nasdem), edi irwan, andi suhardi, hingga isnan fajri.
mereka menilai surat paw sudah seharusnya dibacakan agar seluruh anggota mengetahui isi dan legalitasnya.
baca juga:tentang aturan kuota haji baru, berikut langkah kemenag kabupaten kaur ke cjh tertunda berangkat
ruang rapat berubah menjadi arena perdebatan terbuka.
beberapa anggota bahkan mengacungkan tangan bersamaan untuk meminta interupsi.
melihat situasi semakin panas, wakil ketua dprd teuku zulkarnain akhirnya turun tangan dan menyarankan solusi pembacaan surat dilakukan setelah agenda penandatanganan kua-ppas selesai.
wakil ketua lainnya, sonti bakara, mendukung usulan tersebut.
baca juga:waka ii dprd desak pemda bertindak: konflik agraria harus dituntaskan, jangan ada korban baru
ketegangan pun berpindah kepada sekretaris dewan (sekwan), mustarani, yang terlihat berhati-hati saat diminta membacakan surat.
“saya akan bacakan jika diizinkan oleh ketua,” ujarnya, memicu reaksi keras dari beberapa anggota yang menilai sekwan berada dalam tekanan.
setelah desakan dari berbagai fraksi, mustarani akhirnya membacakan seluruh surat masuk.
termasuk surat paw ketua dprd dari dpd golkar serta surat fraksi yang meminta proses paw dilanjutkan.
baca juga:operasi zebra nala 2025 di bengkulu selatan: tiga personel langgar aturan, propam beri teguran
namun momen itu justru memunculkan interupsi baru. anggota dprd dari fraksi golkar, ali saptaini, menyoroti bahwa penandatanganan kua-ppas juga dilakukan tanpa laporan badan anggaran.
“sebelum ditandatangani, harus ada laporan banggar mengenai hasil kua-ppas 2026. itu belum dibacakan,” tegasnya.
drama paripurna ini pun menjadi sorotan, karena memperlihatkan adanya dinamika besar di tubuh dprd bengkulu.
terutama terkait posisi ketua dprd yang disebut-sebut tengah digoyang oleh internal partai.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Rabu, 26 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan