QRIS Bank Bengkulu Sudah Digunakan Pelaku UMKM di Kaur, Segini Persentasenya!

BINTUHAN – Dari total sekitar 2.151 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Kaur yang telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Kini sebanyak 543 pelaku usaha atau sekitar 25,2 persen telah memiliki sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dari Bank Bengkulu.

Kepala Bank Bengkulu Cabang Bintuhan, Adhar Ardiansyah, ST, MM mengatakan, penggunaan QRIS di Kabupaten Kaur terus mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir.

BACA JUGA:BABE Cash Bank Bengkulu di Bintuhan, Peminatnya Capai 78 Persen

BACA JUGA:Mudahkan Pembayaran Digital, Bank Bengkulu Siapkan Layanan Pendampingan Pembuatan QRIS

Masyarakat mulai beralih ke sistem pembayaran digital karena dinilai lebih praktis, aman, dan efisien.

“Alhamdulillah, kesadaran masyarakat Kaur untuk menggunakan QRIS semakin baik. Saat ini sekitar 25,2 persen warga sudah memanfaatkan QRIS Bank Bengkulu dalam berbagai transaksi, baik di toko, pasar, maupun kegiatan pelayanan publik,” ujar Adhar.

Dia menjelaskan, peningkatan jumlah pengguna QRIS tidak lepas dari kerja sama antara Bank Bengkulu, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM.

Selain itu, Bank Bengkulu juga aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat agar lebih memahami manfaat transaksi digital.

BACA JUGA:Perkuat Tata Kelola dan Pengawasan Bank Bengkulu, Gubernur Lantik Komisaris Baru

BACA JUGA:Penipuan Catut Bank Bengkulu Marak, Perubahan Transaksi Hingga Medsos Bodong, Ini yang Mesti Dilakukan

“Kami terus turun langsung ke lapangan, ke pasar tradisional dan tempat usaha kecil. Kami bantu pedagang mengaktifkan QRIS agar bisa menerima pembayaran digital dengan mudah. Ini sekaligus mendukung gerakan nasional non-tunai,” jelas Adhar.

Selain memberikan kemudahan, penggunaan QRIS membantu pelaku usaha meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Uang hasil penjualan langsung masuk ke rekening tanpa perlu menyimpan uang tunai dalam jumlah besar.

Menurut Adhar, sistem ini juga memudahkan pemerintah daerah dalam memantau aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara digital. Dengan QRIS, perputaran uang lebih terpantau dan transparan.