Dana Transfer Berkurang, DPRD Dorong Pemda Bengkulu Selatan Susun Anggaran Berbasis Ini!

BENGKULU SELATAN (BS) - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten BS Dodi Martian, S.Hut, MM, menyoroti kondisi keuangan daerah yang semakin menantang menjelang penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. Menurutnya, dana transfer berkurang dari pemerintah pusat berdampak langsung pada terbatasnya ruang fiskal daerah. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

“Dengan berkurangnya dana transfer, otomatis ruang fiskal APBD Bengkulu Selatan menjadi semakin sempit. Karena itu, pemerintah daerah harus benar-benar cermat agar penggunaan anggaran tetap efektif dan tepat sasaran,” ujar Dodi.

Ia menilai, keterbatasan tersebut justru bisa dijadikan momentum untuk menata ulang prioritas pembangunan. Menurut politisi Partai Golkar itu, setiap program yang dimasukkan dalam APBD 2026 seharusnya tidak hanya penting, tetapi harus tergolong super prioritas, program yang dampaknya nyata bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan publik.

“Kita ingin APBD 2026 diarahkan pada kegiatan yang benar-benar memberi manfaat besar bagi masyarakat. Jadi, bukan sekadar program prioritas, tapi super prioritas yang hasilnya bisa dirasakan langsung,” tegas Dodi.

BACA JUGA:Dana Transfer Menyusut, Pemkab Bengkulu Selatan Hemat Anggaran Lewat Zoom Meeting

BACA JUGA:Anggaran Terbatas, PUPR Fokus Rawat Jalan Demi Kenyamanan dan Keselamatan Pengguna

Lebih lanjut, Dodi menekankan bahwa APBD merupakan instrumen utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, prinsip efisiensi dan efektivitas harus menjadi pegangan dalam setiap tahapan penyusunan maupun pelaksanaan anggaran.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah daerah harus memberi nilai tambah. APBD harus dikelola secara bertanggung jawab dan transparan agar manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Dodi juga menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan program pembangunan daerah. Menurutnya, pembahasan RAPBD tidak hanya soal angka, tetapi juga harus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“DPRD bersama pemerintah daerah akan membahas secara mendalam setiap kegiatan yang diusulkan. Kita ingin memastikan bahwa program yang dijalankan nanti benar-benar super prioritas dan menjawab aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, Dodi mendorong agar masyarakat turut berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi warga dinilai penting sebagai bentuk kontrol sekaligus penyampai aspirasi agar kebijakan pembangunan tidak melenceng dari kebutuhan rakyat.

“Partisipasi masyarakat dari tingkat bawah sangat menentukan. Dengan adanya masukan langsung dari warga, arah pembangunan bisa lebih tepat dan berkeadilan,” ujarnya.

Dalam pandangannya, fokus pembangunan tahun 2026 sebaiknya diarahkan pada sektor produktif, khususnya pertanian, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Bengkulu Selatan.

“Pertanian harus mendapat perhatian utama. Kegiatan yang mendukung peningkatan produktivitas petani dan nilai tambah hasil pertanian perlu menjadi prioritas pembiayaan,” kata Dodi.