Pembangunan Daerah Terintegrasi: Desa Diminta Laporkan Pelaksanaan Rembuk Stunting
Petugas desa menyerahkan dokumen pelaksanaan Rembuk Stunting 2025 kepada Camat Maje sebagai bagian dari pembangunan daerah terintegrasi, Jumat 24 Oktober 2025--
MAJE – Dalam rangka menyusun rencana dan program pembangunan daerah yang lebih terintegrasi dan berbasis data, seluruh desa di Kabupaten Kaur diwajibkan untuk mengumpulkan hasil pelaksanaan kegiatan Rembuk Stunting tahun 2025 ke kantor camat masing-masing.
Hasil kegiatan tersebut meliputi undangan, berita acara, dokumentasi, notulen rapat, jumlah Balita, Ibu Hamil (Bumil) hingga daftar hadir peserta.
Seluruh dokumen itu nantinya akan diteruskan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kaur sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan terkait percepatan penurunan angka stunting di daerah.
BACA JUGA:MAJE Zonk Stunting, Kewaspadaan Tak Boleh Kendor
BACA JUGA:Bupati Kaur Wajibkan Desa Gelar Rembuk Stunting, Tebing Rambutan Jadi Contoh
Bupati Kaur, Gusri Pausi, S.Sos., M.AP melalui Camat Maje, Sarpazian, S.Sos disampaikan oleh Sekcam Zahwan, SE menjelaskan, seluruh desa di Kecamatan Maje telah diminta segera menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan Rembuk Stunting baik dalam bentuk PDF maupun fisik.
“Untuk Kecamatan Maje, pengumpulan berkas dalam bentuk PDF sudah selesai, sekarang tinggal berkas fisiknya saja yang sedang dikumpulkan,” ujarnya.
Zahwan menambahkan, pengumpulan dokumen tersebut memiliki fungsi yang sangat penting dalam memastikan tindak lanjut hasil rembuk di tingkat desa.
BACA JUGA:Desa Tanjung Agung Siap Berperan Aktif Turunkan Angka Stunting
BACA JUGA:Pemdes Bakal Makmur Laksana Rembuk Stunting, Simak Tujuan Utama Programnya!
Melalui laporan lengkap yang dikirimkan, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana pelaksanaan rembuk stunting berjalan sesuai pedoman.
Sekaligus melihat komitmen desa dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting.
Selain itu, dokumen hasil rembuk juga menjadi dasar bagi Bappeda dalam memetakan permasalahan spesifik di setiap desa.
Dengan begitu, intervensi program gizi, kesehatan, sanitasi, dan peningkatan ekonomi keluarga dapat direncanakan secara lebih tepat sasaran.