Pemprov Bengkulu Sesuaikan APBD 2026 Akibat Penurunan Dana Transfer dari Pusat

BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu akan melakukan penyesuaian terhadap rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 menyusul turunnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp347,93 miliar.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Dr. H. Herwan Antoni, SKM, M.Kes, M.Si, menjelaskan bahwa penurunan ini diketahui setelah terbitnya Surat Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-62/PK/2025, yang berisi penyampaian rancangan alokasi TKD tahun anggaran 2026.

“Kita dari Pemerintah Provinsi Bengkulu akan segera melakukan penyesuaian terhadap transfer daerah yang kita terima saat ini. Asosiasi pemerintah provinsi juga sudah berdialog langsung dengan Menteri Keuangan terkait kebijakan ini,” ujar Herwan, Kamis 09 Oktober 2025.

Herwan menambahkan, dengan adanya penurunan alokasi TKD tersebut, Pemprov Bengkulu kini tengah melakukan penyusunan ulang APBD 2026, menyesuaikan dengan jumlah dana yang dikurangi oleh pemerintah pusat.

“Karena kita sudah mengetahui angka pasti dari pengurangan itu, maka penyusunan anggaran perlu segera disesuaikan. Akan ada penentuan prioritas agar program pembangunan tetap berjalan efektif,” jelasnya.

Herwan menegaskan, meskipun terjadi pengurangan dana, Pemprov Bengkulu akan tetap memprioritaskan sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan sebagai fokus utama pembangunan daerah.

“Tetap prioritas kita adalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Misalnya, pembangunan jalan, pengadaan ambulans, fasilitas kesehatan, serta dukungan terhadap sektor pendidikan dan program ketahanan pangan,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, beberapa pos anggaran kemungkinan akan mengalami pergeseran untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“Penyesuaian ini akan dilakukan secara terukur, agar program prioritas tetap terlaksana tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah,” kata Herwan.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH mengatakan, penurunan RP 347,93 miliar tersebut sangat berdampak signifikan, dibandingkan dengan tahun lalu.

"TKD 2025 yang diterima Pemprov Bengkulu Rp 1,75 triliun, sedangkan TKD 2026 hanya Rp 1,40 triliun. Penurunan ini terjadi di pertengahan jalan pembahasan KUA-PPAS APBD Provinsi Bengkulu TA 2026," ungkap Usin

Menurut Usin, awalnya dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Provinsi Bengkulu TA 2026, TKD tahun depan diasumsikan sama dengan TKD tahun ini. Namun setelah keluarnya surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, ternyata TKD 2026 malah turun.

"Dari sini artinya efisiensi terus berlanjut. TA 2025 dengan adanya efisiensi, TKD berkurang. TA 2026 kembali terjadi, bahkan pengurangannya lebih besar lagi," kata Usin.

Hanya saja, sambung Usin, pihaknya tetap mengingatkan, untuk program yang konteksnya pelayanan publik ataupun pelayanan dasar untuk masyarakat jangan dikurangi.