Nyusul Ahmad Sahroni Cs, Adies Kadir Juga Dinonaktifkan dari Anggota DPR RI, Hartanya Mengejutkan

Reporter: Rohidi Efendi |

Editor: Daspan Haryadi |

Sabtu , 06 Sep 2025 - 07:06

Nyusul Ahmad Sahroni Cs nama Adies Kadir juga dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI-Sumber foto: Koranradarkaur.id-

KORANRADARKAUR.ID - Gelombang tekanan publik atas polemik tunjangan DPR RI akhirnya berujung pada langkah tegas sejumlah partai politik.

Setelah sebelumnya publik dikejutkan oleh penonaktifan empat anggota DPR RI, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya, kini giliran nama Adies Kadir juga dinonaktifkan.

Politisi senior Partai Golkar itu resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029.

Keputusan ini sontak menjadi perbincangan hangat masyarakat. Publik menilai langkah tersebut sebagai jawaban atas desakan demonstrasi yang beberapa pekan terakhir marak digelar di depan gedung parlemen maupun di berbagai daerah.

Aksi protes muncul lantaran munculnya wacana kenaikan tunjangan rumah bagi anggota DPR RI yang mencapai Rp50 juta per bulan, kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

Adies Kadir sendiri menjadi sorotan setelah komentarnya mengenai tunjangan tersebut viral di media sosial.

Dalam sebuah forum, Adies menegaskan bahwa angka Rp50 juta per bulan untuk tunjangan rumah bukanlah sesuatu yang berlebihan.

Ia berdalih anggota dewan tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas, sehingga kompensasi dalam bentuk tunjangan dianggap wajar.

Pernyataan itulah yang kemudian memicu gelombang kritik. Banyak pihak menilai sikap Adies mencerminkan rendahnya kepekaan terhadap kondisi masyarakat.

Publik menilai anggota DPR semestinya lebih memprioritaskan kepentingan rakyat ketimbang membicarakan tambahan fasilitas untuk diri sendiri.

nyusul ahmad sahroni cs, adies kadir juga dinonaktifkan dari anggota dpr ri, hartanya mengejutkan                            koranradarkaur.id - gelombang tekanan publik atas polemik tunjangan dpr ri akhirnya berujung pada langkah tegas sejumlah partai politik.
setelah sebelumnya publik dikejutkan oleh penonaktifan empat anggota dpr ri, yakni ahmad sahroni, nafa urbach, eko patrio, dan uya kuya, kini giliran nama adies kadir juga dinonaktifkan.
politisi senior partai golkar itu resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai anggota dpr ri sekaligus wakil ketua dpr ri periode 2024–2029.
baca juga:kuasai 18 bidang tanah, luhut binsar pandjaitan masuk daftar pejabat paling tajir, cek total hartanya!
baca juga:miliki jabatan strategis, pejabat di bengkulu selatan punya harta kekayaan rp 3,2 miliar
keputusan ini sontak menjadi perbincangan hangat masyarakat. publik menilai langkah tersebut sebagai jawaban atas desakan demonstrasi yang beberapa pekan terakhir marak digelar di depan gedung parlemen maupun di berbagai daerah.
aksi protes muncul lantaran munculnya wacana kenaikan tunjangan rumah bagi anggota dpr ri yang mencapai rp50 juta per bulan, kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.
adies kadir sendiri menjadi sorotan setelah komentarnya mengenai tunjangan tersebut viral di media sosial.
baca juga:profil victor antonius saragih kajati bengkulu, eks wakajati kaltim, segini harta dimilikinya
baca juga:profil lengkap teddy rahman bupati seluma periode 2025-2030, miliki harta kekayaan tembus rp 8,1 miliar
dalam sebuah forum, adies menegaskan bahwa angka rp50 juta per bulan untuk tunjangan rumah bukanlah sesuatu yang berlebihan.
ia berdalih anggota dewan tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas, sehingga kompensasi dalam bentuk tunjangan dianggap wajar.
pernyataan itulah yang kemudian memicu gelombang kritik. banyak pihak menilai sikap adies mencerminkan rendahnya kepekaan terhadap kondisi masyarakat.
publik menilai anggota dpr semestinya lebih memprioritaskan kepentingan rakyat ketimbang membicarakan tambahan fasilitas untuk diri sendiri.
tak sedikit pula yang menyindir bahwa para wakil rakyat justru semakin jauh dari realitas kehidupan sehari-hari masyarakat kecil.
partai golkar, sebagai induk politik adies kadir, akhirnya mengambil langkah tegas. melalui pernyataan resmi, pimpinan partai menyebut penonaktifan adies dari keanggotaan dpr ri merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin dan etika politik.
langkah ini juga memperlihatkan konsistensi partai dalam merespons isu yang sama terhadap empat anggota dpr lainnya yang lebih dulu dinonaktifkan.
dengan demikian, total sudah ada lima nama anggota dpr ri yang kehilangan posisinya akibat gelombang demonstrasi terkait kebijakan tunjangan.
di tengah isu penonaktifan tersebut, publik kembali menyoroti kekayaan pribadi adies kadir. berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) terbaru, adies tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar rp14,39 miliar.
angka ini terbilang besar, apalagi bila dibandingkan dengan rata-rata kekayaan pejabat negara lain di tingkat legislatif.
yang mengejutkan, adies sama sekali tidak memiliki catatan utang. porsi terbesar dari kekayaannya terletak pada aset properti berupa tanah dan bangunan yang mencapai rp6,49 miliar.
properti termahal miliknya berada di surabaya, jawa timur, dengan nilai fantastis rp2,98 miliar.
selain properti, adies juga tercatat memiliki empat alat transportasi dan mesin dengan nilai total rp3,05 miliar.
mobil termahal yang menghiasi garasinya adalah land rover defender seharga rp1,55 miliar, kendaraan kelas premium yang menjadi simbol gaya hidup mewah.
tak hanya itu, ia juga menguasai kas dan setara kas senilai rp3,2 miliar. jumlah tersebut mencerminkan ketersediaan likuiditas yang cukup tinggi bagi seorang pejabat publik.
sementara itu, harta bergerak lainnya tercatat sebesar rp1,64 miliar, melengkapi daftar kekayaan yang terbilang cukup fantastis bagi seorang anggota legislatif.
kekayaan adies kadir yang mencapai puluhan miliar rupiah tentu menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat.
meski tidak ada bukti pelanggaran hukum terkait asal-usul kekayaan tersebut, publik tetap mempertanyakan sensitivitas seorang pejabat ketika berbicara soal tambahan tunjangan.
sejumlah pengamat menilai, seharusnya pejabat publik berhati-hati dalam menyampaikan pandangan yang berhubungan dengan kesejahteraan diri mereka, terlebih ketika kondisi ekonomi rakyat sedang terjepit.
pernyataan yang terkesan mengabaikan kesulitan masyarakat bisa berimbas fatal, bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi lembaga dan partai yang menaunginya.
penonaktifan adies kadir diyakini akan berdampak pada peta politik nasional, terutama bagi partai golkar. sebagai wakil ketua dpr ri, posisinya cukup strategis dalam dinamika parlemen. kehilangan figur sekelas adies tentu menimbulkan kekosongan yang perlu segera diisi.
namun, sebagian kalangan menilai langkah ini justru akan meningkatkan citra partai di mata publik.
keputusan menonaktifkan kader yang kontroversial dapat dipandang sebagai bentuk keberanian partai untuk menegakkan disiplin dan mendengar suara rakyat.
hal ini diharapkan bisa mengurangi gelombang ketidakpuasan masyarakat sekaligus meredam potensi krisis kepercayaan terhadap dpr ri.
kasus adies kadir menjadi pelajaran penting bagi pejabat publik. dalam era keterbukaan informasi dan maraknya media sosial, setiap pernyataan bisa langsung menuai respons cepat dari masyarakat.
kesalahan sedikit saja dapat berujung pada konsekuensi politik yang besar, sebagaimana yang dialami oleh adies dan empat koleganya.
kini, publik menanti langkah lanjutan dari partai politik maupun dpr ri untuk memperbaiki citra lembaga legislatif.
apakah penonaktifan ini akan menjadi awal perubahan nyata, atau sekadar manuver politik sesaat untuk meredam amarah rakyat, hanya waktu yang bisa menjawabnya.*

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Rabu, 10 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan